Pemprov Jatim Diminta Intervensi Realisasikan Frontage Road Sidoarjo

foto ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim diminta untuk ikut intervensi dalam merealisasikan pembangunan frontage road di kawasan Sidoarjo kelanjutan frontage A Yani Surabaya. Keberadaan frontage road tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah, selama ini tersendatnya pembangunan frontage road tersebut dikarenakan kendala pada pembebasan lahan. Yang ini perlu intervensi pemprov Jatim.
“Kami berharap Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab Sidoarjo bersinergi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ungkapnya, Kamis (10/10) kemarin.
Menurut wanita yang juga digadang gadang ikut maju dalam Pilkada Sidoarjo 2020 mendatang ini, kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan.
“Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk merealisasi demi kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kami berharap dan mendorong penuh agar pembangunan frontage road di Sidoarjo bisa terealisasi. Masyarakat Sidoarjo sangat membutuhkan,” pungkas mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.
Sekedar diketahui, Frontage road yang akan dibangun di Sidoarjo ini melewati tanah milik warga, 31 perusahaan. Dari 31 perusahaan, 11 perusahaan bersedia menghibahkan tanahnya untuk frontage road. Sementara 20 perusahaan, sejumlah warga masih belum bersedia membebaskan tanahnya.
Meskipun jalan frontage ini tidak terlalu panjang, hanya 9,2 km, namun proses pembebasan lahan mengalami kendala. Sehingga pembangunan frontage road Sidoarjo belum terealisasi sampai saat ini. [geh]

Tags: