Pemkot Probolinggo Kucurkan Dana Bergulir Usaha Mikro Rp5 M

Wali kota Hadi temui pelaku usaha mikro penerima dana bergulir APBD.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo menempatkan dana sebesar Rp 5.058.500.000 di dua bank pelaksana untuk memberikan pinjaman dana bergulir kepada pelaku usaha mikro (UM). Pinjaman dana berbunga rendah dan syarat mudah menggunakan agunan ini diharapkan dapat membantu berkembangnya usaha mikro di Kota Probolinggo. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Gatot Wahyudi, Selasa 29/10.
Untuk itulah didakan silaturahmi wali kota Hadi Zainal Abidin bersama pelaku usaha mikro bagi penerima dan calon penerima dana bergulir APBD Kota Probolinggo, di Aula Bakesbangpol. Kegiatan ini untuk mengevaluasi program dana bergulir dan mengingatkan kembali pada pelaku usaha yang memanfaatkan atau menerima dana bergulir. “Bahwa program tersebut bukan bantuan atau hibah melainkan program kredit dengan bunga rendah dan persyaratan mudah,” tegas Gatot.
Kredit bunga yang dikenakan sebesar 6 persen per tahun dan harus disertai agunan sebagai persyaratan. Nilai pinjaman maksimal senilai Rp 50 juta untuk per pelaku usaha. Gatot juga mengingatkan kepada pelaku usaha bahwa masih ada dana yang nyantol di pelaku usaha sekitar Rp 400 juta.
“Selalu kami tagih karena ini uang dari pemerintah dan setiap tahunnya selalu diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dan itu jadi tanggungan Pemerintah Kota dalam hal ini DKUPP. Memang ada kemacetan, makanya kami kumpulkan ini semua biar tidak seperti dulu,” kata Gatot di hadapan wali kota dan 100 pelaku UM.
Pinjaman dana oleh pelaku UM harus sesuai kemampuan dari masing-masing usahanya. “Manfaatkan sebaik-baiknya yang tentunya bisa mendukung usahanya. Jangan malah beli TV, kasur atau lainnya yang justru tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Pesan kami, jangan macet lagi karena kasian yang berikutnya akan kesulitan dan sirkulasi tidak sehat,” jelasnya lagi.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin kembali menegaskan jika pemerintah sudah menerapkan program yang bertujuan baik untuk masyarakat. Ia tidak ingin kebijakan itu justru menjadi catatan, temuan dan menjadi persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai program yang sudah bagus tidak bisa lanjut karena dari penerima tidak bisa menyambut program dari pemerintah. Kami berniat membantu, mendorong pelaku usaha. Jadi kalau pinjam sesuaikan jenis usahanya. Jangan cuma pinjam tapi yang dipikirkan bagaimana bisa maju dan berkembang usahanya,” pesan wali kota.
Penempatan dana bergulir ini ada di dua bank pelaksana yaitu Bank Jatim Probolinggo sebesar Rp 2.351.000.000 dan BPR Jatim Cabang Probolinggo sebesar Rp 2.707.500.000.
Kepada DKUPP, Wali Kota Habib Hadi kembali mengingatkan untuk lebih berhati-hati dan mengontrol saat memberi pinjaman dana bergulir APBD. “Yang nyandet-nyandet jangan ditambahi lagi. Kalau yang lancar diperhatikan. Yang baru dicermati. Yang pinjam nama harus disingkirkan. Yang tidak punya usaha tapi numpang usaha, tidak boleh itu. Jangan sampai kecolongan,” tegas Habib Hadi.
Disamping program perkuatan permodalan melalui program dana bergulir, Pemerintah Kota Probolinggo juga membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui program seperti memfasilitasi ketrampilan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Serta promosi produk usaha melalui berbagai kegiatan termasuk pameran di dalam dan luar kota.
Habib Hadi juga berpesan, pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang makanan dan minuman agar selalu memerhatikan dan melaksanakan ketentuan/persyaratan yang sudah diwajiban oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kehigienisan produk.
Wawan Budi R, Pimpinan Bank Jatim Probolinggo menjelaskan, macetnya pembayaran dana bergulir terjadi pada tahun 2001 sampai 2010. Saat itu pengajuan dana bergulir tidak ada persyaratan ada jaminan. “Kalau diatas tahun 2010 sudah diwajibkan ada jaminan. Sehingga pembayaran juga bagus. Padahal sebenarnya dana bergulir ini sangat membantu masyarakat karena bunganya kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, besarnya nominal dana bergulir yang macet telah diketahui Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Ada beberapa masukan bagi DKUPP sebagai leading sector program Dana Bergulir. Salah satunya adalah menerapkan sistem BI Checking bagi debitur yang enggan untuk membayar dana bergulir yang diterima. “Langkah terakhir bisa dilakukan, masukkan dalam BI Checking. Itu jika sudah sulit untuk menagih,” jelas Sibro Malisi, Ketua Komisi II.
Namun proses penagihan tetap harus dilakukan kepada debitur yang menunggak. Jika usaha debitur bangkrut, maka bisa dilakukan pemberian jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. “Misalnya kurang 2 tahun pembayaran dan usahanya sedang tidak bagus, bisa diberikan kelonggaran pembayaran. Namun tetap dilakukan rutin pembayaran,” tandasnya.
“Perlu juga ada pendampingan bagi pelaku usaha yang menerima dana bergulir ini. Sehingga tetap terpantau kondisi usahanya. Jika ada kendala pelaku usaha ini pun bisa konsultasi jadi tidak dilepas begitu saja,” tambahnya.(Wap)

Tags: