Pemkab Sidoarjo Tanggung Biaya Alat E-Votting Pilkades Serentak

Warga desa melakukan coblosan dengan cara e-votting dalam Pilkades serentak tahun 2018 lalu di Kab Sidoarjo. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo akan menanggung semua biaya pembelian alat e-votting, yang akan dipakai nanti pada Pilkades serentak tahun 2020 mendatang di Kab Sidoarjo.
Namun, menurut Suprayitno SStp MHp, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Sidoarjo, Pemkab hanya punya anggaran untuk di 18 desa saja. Sementara jumlah total Pilkades serentak ini ada di 173 desa di 18 kecamatan.
”Berarti bantuan ini, nanti akan kami berikan pada satu desa tiap kecamatan,” jelas Suprayitno, saat dikonfirmasi Minggu (11/8) kemarin.
Saat ini pihaknya masih menunggu usulan dari pihak 18 kecamatan, satu desa mana di wilayahnya yang diusulkan untuk siap melaksanakan penghitungan suara dengan mekanisme e-votting dalam Pilkades serentak pada 19 April 2020.
Suprayitno memberi contoh, misalnya di Kec Tulangan akan ada 17 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Namun yang akan diusulkan untuk melaksanakan e-votting nanti akan hanya satu desa. Juga di Kec Gedangan, akan ada sembilan desa yang ikut Pilkades serentak tahun 2020. Namun yang harus diusulkan melaksanakan e-votting hanya satu desa.
Suprayitno menyebut sampai saat ini sudah ada 17 kecamatan yang sudah mengirimkan usulannya, desa yang dianggap siap dalam melaksanakan e-votting dalam Pilkades serentak 2020.
”Kami masih tinggal menunggu usulan dari satu kecamatan saja saat ini,” kata Suprayitno, tanpa menyebut nama kecamatan itu.
Suprayitno mengatakan kebutuhan alat e-votting ini di tiap desa tidak sama. Bila desa itu memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya besar, maka otomatis akan banyak alat e-votting yang akan dibutuhkan. Alat ini ada penggunaan maksimalnya. Tidak boleh lebih dari quotanya. Apabila dipakai lebih dari quota, bisa saja terjadi gangguan.
”Harga satu alat e-votting ini, sekarang berkisar Rp59 an juta, tapi berubah atau tidak tergantung nanti pada kurs dolar,” jelasnya.
Suprayitno mengatakan, meski biaya pembelian alat e-votting ini akan ditanggung APBD, tapi pihak desa diminta tetap menyediakan APBDes nya untuk sejumlah kebutuhan. Misalnya, untuk honorarium panitia Pilkades, menyediakan tiga unit CCTV yang dipasang pada sejumlah titik, anggaran rapat pembentukan panitia Pilkades dan anggaran untuk Makan Minum (Mamin).
Pada tahun 2018 lalu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kab Sidoarjo diikuti 70 desa. Sedangkan yang melaksanakan dengan mekanisme e-votting ada 14 desa. Pelaksanaan kali pertama e-votting di Kab Sidoarjo itu, jadi pilot project di Prov Jawa Tumur.
Camat Gedangan, Drs Agus Sujoko MSi mengatakan, di wilayahnya ada tiga desa yang diusulkan untuk bisa melaksanakan Pilkades serentak secara e-votting. Yakni Desa Sawotratap, Desa Wedi dan Desa Tebel.
Namun menurut Agus, yang sangat tepat sebenarnya adalah Desa Sawotratap. Sebab di desa ini jumlah pemilih yang paling banyak. Dengan memakai mekanisme e-votting diharapkan proses pemilihan dan penghitungan suara akan lebih cepat selesai.
Kepala Desa Sawotratap Kec Gedangan, Sanuri menambahkan, sebenarnya mengaku tertarik dengan menggunakan alat e-votting untuk Pilkades di tempatnya. Dikarenakan jumlah DPT di desanya mencapai 9 ribuan.
Dengan menggunakan alat e-votting itu, menurut Sanuri, proses penghitungan suara hasil Pilkades di tempatnya diharapkan akan bisa lebih cepat selesai. Pada saat Pilkades tahun 2014 lalu di desanya, dengan jumlah DPT yang besar sehingga penghitungan suara baru selesai pada pukul 23.00 WIB. [kus]

Tags: