Pemkab Probolinggo Targetkan Semua Desa Terbentuk Kampung Iklim

Pemkab Probolinggo sosialisasikan kampung iklim. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kabupaten Probolinggo,Bhirawa
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusulkan Desa Bhinor Kecamatan Paiton dan Desa Watupanjang Kecamatan Krucil untuk mendapatkan tropy dan sertifikat dalam penilaian Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional. Hanya saja, baru Desa Bhinor yang berhasil mendapatkan tropy dan sertifikat tersebut.
Sementara Desa Bermi Kecamatan Krucil dan Desa Krejengan Kecamatan Krejengan berhasil naik kelas dalam penilaian Proklim dari Madya ke Utama. “Tentunya keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen kepala desa bersama masyarakat untuk bersama-sama melakukan pelestarian lingkungan,” kata Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari melalui Kasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sutopo, Kamis31/10.
Sepanjang tahun ini, DLH telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Program Kampung Iklim dan Pembentukan Kampung Iklim.
“Selama Januari hingga April 2019, telah terbentuk Kampung Iklim di 10 desa/kelurahan. Yakni, Kelurahan Patokan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Kandangjati Kulon dan Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan. Selanjutnya, Desa Sukomulyo dan Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan, Desa Randutatah Kecamatan Paiton, Desa Betek Taman Kecamatan Gading serta Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan,” jelasnya.
Setelah PAK, DLH melakukan pembinaan bagi desa-desa yang ada di 10 kecamatan. Meliputi, Kecamatan Besuk, Pajarakan, Kotaanyar, Pakuniran, Paiton, Tegalsiwalan, Gending, Banyuanyar, Krucil dan Krejengan.
“Untuk hasil dari pembentukan Kampung Iklim masih menunggu dari Surat Keputusan (SK) kepala desa. Sebab pembentukan Kampung Iklim ini tergantung dari komitmen kepala desa dan tokoh masyarakat. Tentunya ini akan menjadi bahan pada pembinaan tahun berikutnya,” terangnya.
Menurut Sutopo, pembentukan Kampung Iklim ini berfungsi untuk menemukan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk mau berbuat dan bertindak terhadap kelestarian lingkungan yang tujuannya sebagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Hal ini seperti sebuah bentuk kewajiban desa dalam membentuk Kampung Iklim.
“Dengan Program Kampung Iklim ini diharapkan kita terhindar dari bencana alam termasuk bahaya banjir, kekeringan dan tanah longsor. Ketahanan pangan bisa terjaga dan terhindar dari penyakit akibat perubahan iklim, erosi laut, banjir rob serta tidak terjadi penumpukan sampah, terutama sampah plastik. Karena Kampung Iklim ini kompleks sehingga ditangani oleh 21 OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tegasnya.
Sutopo menerangkan hal nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung Proklim adalah tidak membuang sampah sembarangan, pengurangan sampah plastik atau menamam satu pohon di rumahnya.
“Itu sudah menyumbang dan membantu Proklim. Masyarakat tidak tahu bahwasanya satu pohon kalau sudah besar bisa menghasilkan 2,5 kg oksigen yang akan digunakan oleh semua makhluk hidup. Targetnya tahun 2026 mendatang, seluruh desa di Indonesia sudah terbentuk dan melaksanakan Proklim. Tujuan akhirnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%,” paparnya.
Kabupaten Probolinggo telah mengikuti Proklim sejak tahun 2017. Pada tahun 2018 Desa Bhinor Kecamatan Paiton dan Desa Watupanjang Kecamatan Krucil telah mendapatkan sertifikat ProKlim Utama. Desa Krejengan Kecamatan Krejengan dan Desa Bermi Kecamatan Krucil memperoleh sertifikat ProKlim Madya.
Pada tahun 2019, Desa Krejengan dan Desa Bermi telah berhasil mencapai ProKlim Utama. Harapan ke depan, Desa Watupanjang, Desa Krejengan dan Desa Bermi dapat meraih trophy ProKlim mengikuti jejak Desa Bhinor.
Upaya – upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di kedua Desa tersebut antara lain : konservasi air dan konservasi alam, Pemanfaatan energy terbarukan atau hemat energi dan kebersihan lingkungan diantaranya berupa pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB), Sumur Resapan, Rolak, Jebakan air (Dagadung), Mikrohidro, Biogas pemanfaatan kotoran ternak, Komposting, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Solarsel, pertanian organik, Pengelolaan kebersihan lingkungan, dan kegiatan mitigasi adaptasi lainnya.
Untuk tangani itu maka dibentuklah pokja (kelompok kerja) seperti Pokja Biogas, KRPL, pertanian organik, Bank Sampah, Mikrohidro dan pokja lainnya. Selanjutnya peninjauan lapangan melihat langsung pelaksanaan budidaya kopi organik beserta pelaksanaan upaya konservasi air dan proses pembuatan pupuk organiknya yang dikelola oleh “Poktan Rejeki 17” dibawah binaan Deptan, KRPL, biogas kotoran ternak sapi, dan, sumur resapan, dan lokasi kegiatan-kegiatan lainnya, tambahnya.(Wap)

Tags: