Pemkab Malang Berikan Pelatihan Kewirausahaan Purna TKI

Kepala Disnaker Kab Malang Yoyok Wardoyo (tengah) usai menggelar rakor bersama Dinas Koperasi dan UMKM dan perwakilan purna TKI, di Kantor Disnaker kabupaten setempat

Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten setempat, membuat terobosan atau inovasi baru dikhususkan kepada purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI), agar para mantan pekerja migran bisa berwirausaha setelah tidak menjadi TKI.
Menurut, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Selasa (13/8), kepada wartawan, pihaknya bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan memberikan terobosan baru terkait pemberdayaan kepada purna TKI, yakni untuk memberikan pelatihan dan kentrampilan kewirausahaan. “Mengingat para TKI yang sebelumnya bekerja ke luar negeri, setelah kembali ke kampung halamannya bingung untuk melakukan apa. Sehingga Disnaker bersama Dinas Koperasi dan UMKM bersinergi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya.
Diterangkan, untuk merealisasikan terobosan baru itu, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga perwakilan purna TKI. Sedangkan dalam rakor tersebut yakni membahas konsep mengenai mekanisme programnya. Salah satunya adalah setiap kecamatan dari 33 kecamatan yang ada harus membentuk kelompok, dan setiap kelompok harus memiliki badan hukum. Sedangkan setiap kelompok syaratnya harus memiliki 50 orang anggota, dan juga harus ada leader atau seseorang yang mampu memimpin.
“Untuk leadernya kita serahkan kepada purna TKI yang sudah mandiri dalam memiliki usaha sendiri. Hal itu agar leadernya bisa membagi pengalaman kepada anggotanya, karena terlebih dahulu sudah memiliki usaha sendiri,” papar Yoyok.
Dia menjelaskan, tujuan dibentuk kelompok usaha ini, untuk menggairahkan semangat wirausaha bagi para purna TKI. Selain itu, agar para mantan pekerja migran itu lebih mandiri dalam hal ekonomi. Dan setelah dibentuk kelompok usaha, maka pihaknya membuat proposal pelatihan kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Selanjutnya, Dinas Koperasi tersebut akan memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan dari para peserta.
“Jika ada sinergitas pada dua lembaga pemerintah untuk memberikan pelatihan, maka diharapkan warga Kabupaten Malang yang pensiun sebagai TKI, nantinya bisa berwirausaha. Sehingga uang yang telah didapat selama mereka bekerja ke luar negeri bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha secara mandiri,” tutur Yoyok.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Heri Yulianto mengatakan, pihaknya siap memberikan pelatihan kewirausahaan kepada purna TKI. Namun untuk memberikan pelatihan, tentunya harus terbentuk kelompok dulu, dan harus memiliki badan hukum. Diantaranya, dalam bentuk koperasi, yayasan maupun lembaga yang lainnya.
“Pihaknya sudah pernah memberikan pelatihan kepada masyarakat, yang sama sekali belum memiliki usaha. Sedangkan di tahun 2019 ini, pihaknya juga akan menggelar pelatihan kewirausahaan, yang kuotanya hanya 90 orang,” terangnya.
Secara terpisah, salah satu mantan TKI asal Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Suhartini mengatakan, jika dirinya mengapresiasi Disnaker Kabupaten Malang, yang mana telah membantu mantan pekerja migran untuk diberikan pelatihan kewirausahaan. Karena selama ini setelah pulang bekerja dari luar negeri, justru mendapatkan masalah baru, yakni menjadi pengangguran.
“Dengan memperoleh pelatihan kewirausahaan, dirinya sangat yakin akan bisa meningkatkan taraf hidup para purna TKI. Sebab, rata-rata uang yang diperoleh para purna TKI selama bekerja di luar negeri digunakan untuk membangun rumah, yang akhirnya uang habis, kembali menjadi pengangguran,” jelasnya. [cyn]

Tags: