Pemkab Didesak Buat Skala Prioritas Pemerataan Pendidikan

Zeiniye SAg

Situbondo, Bhirawa
Gaung desakan skala prioritas pemerataan pendidikan yang dialamatkan kepada Pemkab Situbondo terus berhembus kencang. Bahkan tak hanya dari kalangan pemerhati pendidikan, dari kalangan wakil rakyat juga ikut bersuara keras. Misalnya saja, Rabu kemarin (14/8), Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zeiniye, meminta Bupati Dadang Wigiarto untuk secepatnya mengevaluasi secara keseluruhan lembaga pendidikan di Situbondo.
Langkah tegas ini harus segera dilakukan mengingat terjadinya kasus penelantaran puluhan siswa di SD filial Dusun Kerpang Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasa, oleh empat guru honorer semakin meluas hingga level regional dan nasional. Momen saat ini merupakan waktu tepat untuk memperbaiki kualitas dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo hingga membaik dimasa depan.
Kepada Bhirawa, Zeiniye meminta Bupati Dadang Wigiarto mengevaluasi total lembaga pendidikan di Situbondo. Mengingat kasus penelantaran siswa di SD filial Dusun Kerpang Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasa, tidak boleh terulang kembali dimasa mendatang. “Saat ini sangat tepat dan menjadi momentum terbaik bagi Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Situbondo,” tegas wanita yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 itu.
Menurut Zeiniye, Pemkab Situbondo harus memiliki perencanaan taktis dalam menyelesaikan masalah dunia pendidikan. Untuk itu, kata politisi PPP itu, kedepan Pemkab Situbondo harus ada skala prioritas terutama di bidang infrastruktur pendidikan bersama tenaga pendidik dan kependidikan. “Keberadaan skala prioritas tersebut misalnya berupa pemenuhan standar ruangan kelas yang layak. Semua lembaga pendidikan harus tercover skala prioritas standar tersebut. Termasuk juga lembaga pendidikan di kota maupun di pedesaan,” papar mantan Ketua DPRD kabupaten Situbondo periode 2009-2014 itu.
Zeiniye menegaskan, kejadian di SD filial Dusun Kerpang itu hanya salah satu contoh belum meratanya program pendidikan di Kabupaten Situbondo saat ini. Oleh karena itu, urainya, selama tidak adanya program prioritas yang jelas, sekolah terpencil seharusnya mendapat perhatian lebih optimal karena status sekolahnya masih filial dan belum menjadi sekolah yang mandiri. “Yang jelas DPRD Situbondo pasti akan mendukung melalui ketersediaan anggaran yang memadai, jika Pemerintah memiliki program priorotas untuk pemerataan dunia pendidikan di Kota Bumi Salawat Nariyah ini,” ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo itu.
Zeiniye kembali menuturkan, persoalan dunia pendidikan memang menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Zeiniye sangat setuju jika penempatan Guru Garis Depan (GGD) segera di evaluasi secara menyeluruh.
Menurut Zeiniye, keberadaan GGD harus benar-benar di optimalkan untuk memajukan dunia pendidikan, terutama yang ada di daerah terpencil.
“Saya meminta Bupati Dadang Wigiarto agar menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik secara merata sebelum masa jabatannya berakhir tahun depan,” pungkas Zeniye. [awi]

Tags: