Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Belum Perlu Sekarang

Kanan: Yandri Soesanto
Tengah: Bambang Haryo

Jakarta, Bhirawa
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dianggap belum perlu dan belum saatnya dilakukan sekarang. Kata wakil rakyat di DPR RI dari PAN Yandri Soesanto dan Bambang Haryo dari partai Gerindra.
Pemindahan ibu kota, dengan perkiraan biaya hingga Rp 500 triliun ini bukan kebutuhan mendesak, bukan pula kebutuhan primer. Apalagi saat ini pertumbuhn ekonomi hanya dikisaran 5,3% saja, ujar mereka. Pertanda perekonomian rakyat belum berkembang, masih banyak rakyat hidup dibawah standar. Bahkan kebutuhan minimal air bersih saja belum mencakup seluruh rakyat.
“Membangun ibu kota baru itu harus lewat dan berdasarkan Undang Undang. Sementara RUU nya harus dibahas dengan DPR dulu. Pemerintah tidak bisa membangun tanpa UU. Jadi pernyataan Presiden Jokowi tentang permintaan ijin ke DPR untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan, hanya sekedar pengumuman belaka. Bukan ketetapan pemerintah,” ujar Yandri dalam dialektika demokrasi dengan tema “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota”, Kamis (20/8).
Yandri lebih jauh menyoroti, dana besar hingga lebih dari Rp 500 triliun, lebih bagus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Misalnya untuk meningkatkan sektor pertanian seperti perluasan sawah dan ladang jagung, ladang tebu. Supaya tidak usah impor beras, gula dan jagung lagi. Dana sebesar itu juga akan sangat membebani dan memperbesar utang. Sementara, pinjaman untuk infrastruk tur saja, belum jelas kapan bisa melunasinya.
Menurut Bambang Haryo, kalau disuruh memilih, rakyat pasti akan memilih pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup. Yakni kecukupan pangan dan air bersih. Kita harus bisa memilah- milah, mana kebutuhan penting yng mendesak, mana yang belum perlu, sekarang. Sebagai wakil rakyat di DPR, dia merasa dilewati dan tidak diajak rembug. Hal ini katanya, adalah kekeliruan dan ketidak patutan.
“Terus terang saya kaget begitu Presiden Jokowi sudah memastikan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, di Bukit Soeharto. Kami di DPR merasa dilompati, jadi tidak dianggap oleh pemerintah,” tandas Bambang Haryo meradang. [Ira]

Tags: