Pemerintah Kota Malang Buka Lowongan Pejabat Eselon II

foto ilustrasi

Kota Malang, Bhirawa
Ada lowongan pejabat eselon II untuk posisi kepala Organisasi Perengkat Daerah, dilingkungan Pemkot Malang. Lowongan tersebut untuk, jabatan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
Formasi pejabat eselon II B, itu sudah diunggah melalui website resmi Pemkot Malang. Pendaftaran seleksi terbuka ini dibuka sejak Senin 15 Juli hingga 29 Juli 2019 mendatang, berlaku untuk seluruh pejabat yang berminat.
Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan seleksi ini digelar terbuka bagi siapapun ASN yang merasa memenuhi syarat.“Sudah dibuka bagi siapapun ASN yang merasa bisa memenuhi persyaratan silahkan mendaftar,”ujar Sutiaji.
Empat posisi jabatan itu lanjut Sutiaji harus segera diisi karena telah lama kosong, seperti Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah telah lama ditinggalkan Joko Yuwono karena meninggal dunia. Untuk Kepala BPBD, pasca ditinggal purna tugas J. Hartono setahun lalu juga kosong.
Kepala Barenbang juga kosong sejak diangkatnya Erik Setyo Santoso, menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, sedangkan kepala DLH juga kosong setelah ditinggal Agus Edi menempati posisi baru di Staf Ahli Wali Kota.
Beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon pendaftar diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur atau Pemerintahan Kabupaten atau Kota Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Lalu, harus mendapat rekomendasi dari pejabat Pembina Kepegawaian instansinya. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma IV (D IV) atau Strata 1 (S1), memiliki pangkat atau golongan ruang paling rendah Pembina (Eselon 4a).
Kemudian, pernah atau sedang menduduki paling singkat 2 tahun dalam jabatan administrator (eselon 3a) atau jabatan fungsional jenjang ahli madya dan pernah atau sedang menduduki paling singkat 3 tahun dalam jabatan administrator (eselon 3B).
Syarat lainnya juga telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat tiga atau yang setara, berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada tanggal 1 Oktober 2019 dan beberapa syarat administrasi lainnya.
“Kita lakukan secara terbuka, pendaftaran hingga tahapan seleksi dapat dilihat sesuai jadwal dan ada tim panselnya sendiri, dan berlaku untuk seluruh ASN yang berminat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Patut diketahui, sebenarnya selaian empat jabatan yang kosong, masih ada beberapa jabtan diseleon dua yang belum ada pejabatanya, tetapi OPD tersebut akan dilebur dengan OPD lain, seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian sengaja dikosongkan karena akan dilebur dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
Dinas Pemuda dan Olahraga juga dibiarkan kosong, karena di SOTK baru nanti akan dilebur menjadi Dinas Pariwisata dan Olahraga, sedangkan Dinas Sosial juga akan di gabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. [mut]

Tags: