Pemerintah Kabupaten Trenggalek Siap Blacklist Kontraktor Nakal

Trenggalek,Bhirawa
Agar bisa sesuai dengan Aturan yang berlaku ,kali ini Wakil Bupati Trenggalek secara tegas akan mengambil sikap blacklist terhadap kontraktor nakal, keputusan tersebut berdasarkan Inventarisasi catatan buku hitam. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi molornya sejumlah pekerjaan proyek strategis dan hal ini jelas- merugikan rakyat.
Keputusan tersebut tidak secara tiba – tiba melainkan diambil pasca evaluasi pelaksanaan proyek-proyek di tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Trenggalek. Dari hasil yang ada sekarang telah diketahui bagaimana praktik pinjam bendara serta track recordnya.
“Dari hasil evaluasi, ditemukan sejumlah pengerjaan proyek pembangunan yang tidak sesuai kesepakatan waktu pengerjaan,” ungkap Wakil Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin, Kamis (9/5/2019)
Disampaikan Arifin, dari molornya waktu pelaksanaan pengerjaan ini disebabkan banyak faktor. Namun yang mendominasi molornya pengerjaan itu adalah praktik ‘pinjam’ bendera perusahaan. Kedepan Pemkab Trenggalek akan lebih selektif saat proses lelang. Jika yang menang itu satu orang, terus kemudian membangun beberapa kegiatan, bagaimana tidak molor. Selain itu juga dari faktor harga.
“Harga yang rendah dan track record enggak bagus, nah yang kayak begitu-begitu kami sudah mulai tahu,” tuturnya
Para kontraktor nakal ini hanya satu entitas, namun memiliki banyak bendera untuk memenangkan proses lelang proyek. Dari situ Pemkab telah memberikan catatan kepada sedikitnya tiga perusahaan kontraktor yang sering bermasalah, serta evaluasi kepada mitra kerja.
“Padahal berdasarkan evaluasi pengerjaan proyek di tahun lalu, mayoritas proyek yang dikerjakan tidak membutuhkan spesifikasi yang rumit,” terangnya
Juga disampaikan Arifin bahwa, ketika ada pekerjaan banyak mereka bingung mencari sub, penggarap dan segala macam. Akhirnya alatnya dipakai disini dulu, kemudian di pindah ke tempat lain. Akhirnya pekerjaan nggak terkawal dengan bagus, hingga mengakibatkan banyak pekerjaan yang molor.
“Kami meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih selektif dalam proses lelang sehingga molornya pengerjaan proyek oleh kontraktor ‘nakal’ tidak terulang,” pintanya
Disampaikan Arifin, langkah yang harus diambil misalnya tidak memenangkan kontraktor yang menawarkan harga yang terjun bebas. Kemudian tidak melampirkan syarat rumit mengikuti lelang sehingga banyak kontraktor bisa mengikuti lelang. Jika para kontraktor banyak yang ikut menawarkan bagus.
“Bagus dalam arti bisa bersaing dari segi kualitas, apabila nanti dikaji ulang, evaluasi dan sebagainya. Karena jika kita lihat pada pekerjaan proyek di tajun 2018, ada bentuk bangunan yang sederhana, seharusnya pengerjaannya enggak sampai molor. Selain itu diminta, dalam pengerjaan gunakan material lokal untuk mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya (wek)

Tags: