Pembahasan Nota APBD 2020 Trenggalek Dipastikan Rampung 1 Bulan

Trenggalek,Bhirawa
DPRD Trenggalek lakukan pembahasan nota APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2020 selesai dalam waktu 1 bulan, mengingat sesuai aturan bahwa sebelum APBD tahun 2019 berakhir maka nota APBD tahun 2020 harus segera disahkan.
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan bahwa, dalam waktu 1 bulan sebelum APBD tahun 2019 berakhir maka APBD tahun 2019 harus di sahkan.
“Targetnya 1 bulan selesai, artinya di akhir bulan November 2019 APBD harus sudah disahkan.” Ucap Samsul usai rapat paripurna penyampaian penjelasan raperda tentang APBD tahun 2020, di Graha paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek. Kamis (17/10).
Dari beberapa tugas anggota DPRD periode 2014 -2019. Samsul menyebutkan bahwa telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan kunci dari pembahasan RAPBD(Rancangan Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2020.
“Dari KUA – PPAS tersebut, muncul RAPBD yang akan disampaiakan oleh Bupati. Lanjutnya dari pandangan umum fraksi – fraksi terkait dengan nota RAPBD 2020 yang akan dijawab oleh eksekutif. Hingga lahirlah Perda tentang APBD yang akan diajukan kepada Gubernur untuk diundangkan menjadi APBD tahun 2020.” Jelasnya.
Asumsi kita sesuai dengan KUA-PPAS kemarin sekitar 2 trilyun namun karena perkembangan dari asumsi itu semangat kita pada KUA-PPAS tahun 2019 untuk belanja cukup tinggi, jadi asumsi dari KUA PPAS mengalami penurunan dari dana perimbangan yang kurang lebih 1,45 milyar.
“Dari pertimbangan dengan APBD yang lalu kita mengalami penurunan sekitar 50 milyar.hal itu mungkin sudah kebijakan dari pemerintah pusat, biar bagaimanapun kebijakan pemerintah pusat setidaknya harus sejalan , artinya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus bersinergi”
Selanjutnya Bupati Trenggalek Muh Nur Arifin menjelaskan dalam rapat Paripurna DPRD , dengan adanya penurunan dana transfer dari pusat yang kurang lebih 1 milyar, sedangkan dari asumsi pada waktu membentuk KUA PPAS, dari pendapatan sekian milyar justru ada penurunan sekitar 1,45 milyar sehingga harus ada rasionalisasi di beberapa anggaran.
“Jadi secara tema kita tetap dorong pariwisata, E- goverment, untuk pelayanan public. Namun di sisi lain kita juga melakukan penghematan dari konsumsi belanja pegawai. seperti biaya rapat, sosialisasi, pengadaan kendaraan dinas yang sekiranya tidak perlu , anggaran menaikkan gaji pokok PNS kita sudah asumsikan tapi akhirnya tidak jadi, perjalanan kepala dinas akan kita batasi hanya boleh bepergian ke luar kota itupun hanya di hari tertentu saja , pembangunan untuk kantor – kantor dinas. Maka untuk melakukan penghematan hal – hal yang sifatnya tidak perlu itu akan kita coret.”Tandasnya.
Selain ada beberapa yang harus dikorbankan lanjut Arifin menjelaskan, ada beberapa yang akan tetap dipertahankan. Seperti Musrenbang, selanjutnya alokasi dana desa yang semestinya ada penurunan namun akan tetap dipertahankan.
“Karena kita pengen masyarakat desa juga punya fiskal yang cukup untuk melakukan pemerataan pembangunan didesanya .Karena kita percaya bahwa pemerataan pembangunan akan melancarkan perekonomian desa,” Tandasnya.(wek)

Tags: