Pelembagaan Sosial Kesiapsiagaan Bencana

(Refleksi Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019)

Oleh:
Rachmad K. Dwi Susilo
Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Kebencanaan pada Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo

Mungkin belum banyak yang tahu bahwa 26 April kita peringati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB). Pesan dari peringatan hari nasional ini agar kita mampu mengantisipasi dan mengorganisasi bencana melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Bentuk bencana itu tiga, yaitu: bencana alam, non alam dan sosial (UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Karena perbedaan itu, maka tidak sama cara kita menyikapi bencana-bencana tersebut, tetapi hal terpenting yakni kita harus menghindari jatuhnya banyak korban.
Sayangnya, banyaknya korban bencana masih menjadi persoalan terberat dalam penanggulangan bencana. Simaklah data-data berikut. Gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), 26 Desember 2004, telah menelan 170.000 jiwa.Gempa bumi di Pulau Lombok, NTB menyisakan 515 jiwa. Gempa dan Tsunami di Palu, Donggala yang menyisakan sebanyak 2.081 korban. Sementara itu, tsunami di Banten-Lampung meninggalkan 229 korban. Angka-angka ini belum termasuk korban bencana lokal yang terjadi merata seluruh wilayah sampai detik ini.
Banyaknya korban di atas merupakan target mitigasi yang belum tercapai. Belum lagi kalau kita menghitung berapa banyak penduduk yang mampu menyelamatkan diri mereka secara mandiri? Sudahkah mereka benar-benar mengetahui, apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba bencana datang?
Penulis meyakini bahwa siaga dan waspada belum menjadi sikap sehari-hari. Ia masih sekadar jargon tanpa realisasi. Kita selalu surplus konsep, tapi miskin eksekusi. Rencana sekedar rencana karena kebijakan dibuat tanpa kejelasan tindak lanjut. Peringatan HKB seharusnya dijadikan sebagai momen evaluasi untuk benar-benar merealisasikan kewaspadaan sebagai kebijakan sosial (social policy), rekayasa sosial (social engineering) dan pelembagaan (instituzionalization).
Living Harmony with Disasters
Kesiapsiagaan bencana membutuhkan kesadaran bersama tentang Indonesia sebagai daerah rentan dan rawan bencana. Longsor, gempa, banjir dan tsunami (LGBT) bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa menimpa siapapun. Hal ini karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng-lempeng dunia dan cincin api. Pergerakan sesar menyebabkan gempa bumi dan tsunami dan posisi pada cincin api menyebabkan gunung-gunung api sewaktu-waktu bisa meletus. Kondisi riil lain yakni buruknya tata kelola lingkungan kita yang pada bencana buatan manusia (human made disaster).
Berangkat dari kondisi di atas, menyesali tinggal di republik ini adalah konyol. Apalagi menyalahkan nenek moyang kita yang telah mewariskan negara rawan bencana. Konyol pula sekedar mengutuk perilaku merusak lingkungan. Ingat relasi-relasi ekonomi politik itu rumit. Ketika masuk ke relasi ini, para pemilik kekuasaan atau yang dikatakan Mills sebagai power elit pasti terlibat. Kondisi “struktural” ini yang menyebabkan pencegahan bencana menjadi persoalan yang tidak mudah.
Maka, sambil melakukan perbaikan dan pencegahan perusakan lingkungan, kita harus menyadari sebagai penduduk yang tinggal di lokasi bencana dan menyiasati kondisi rawan bencana ini. Kesiapsiagaan merupakan cerminan dari kesadaran di atas karena langkah ini dari pra bencana sampai pemulihan.
Langkah-langkah Penting
Agar kesiapsiagaan bencana menjangkau semua kalangan, ia harus dipikirkan sebagai aksi kolektif dan untuk mewujudkan ini, negara bisa menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama, perjelas konsep dan tujuan kesiapsiagaan. Perlu didefinisikan apa sesunggunya kesiapsiagaan itu? Tentukan tujuannya, akankah menaikkan partisipasi semua warga komunitas pada penanggulangan bencana, mengurangi korban atau keduanya yang terkait aspek-aspek lain. Kemudian, susun model penanganan dan tentukan aktor-aktor terlibat pada model tersebut.
Kedua, pemahaman karakter masyarakat. “Tafsir” sosial masyarakat atas bencana yang sangat ditentukan oleh sosio-kultural masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat atas bencana itu yang beragam seperti hukuman Tuhan, cobaan dan ada yang menganggap sebagai kreasi Agung Tuhan sangat menentukan kesiapsiagaan pada bencana. Hal yang sama pada pelaku bisnis. “Praktik” etika berbisnis akan mendorong para pelaku bisnis untuk terlibat pada penanggulangan bencana.
Ketiga, penanaman pengetahuan, ketrampilan dan pembiasaan. Kesiapsiagaan merupakan rekayasa sosial yang harus didasari pengetahuan. Terkait poin ini, Primus Supriyono (2015) menyatakan bahwa kesiapsiagaan menujuk kepada langkah-langkah berikut. Mengenali dan memahami potensi ancaman bencana yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya, mengenali dan memahami tanda-tanda akan terjadinya bencana. Kemudian, memahami dan menguasai tindakan apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Tidak lupa pula, kesiapsiagaan menuntut pendidikan dan latihan kesiapsiagaan bagi masyarakat terhadap ancaman bencana
Dari pengetahuan lahirlah kesadaran. Jika sudah sadar maka proses internalisasi berjalan, aksi menjadi perilaku otomatis dari para stakeholders. Tanpa komando resmi mereka mempraktikkan mitigasi bencana secara mandiri. Karena itu, ia bukan berhenti pada komitmen tetapi juga ketrampilan. Menghindari ancaman gempa yang tiba-tiba datang misalnya, membutuhkan strategi-strategi khusus, perlu simulasi-simulasi untuk pembiasaan.
Keempat, pelembagaan aksi bersama. Bencana bukan urusan individual, tetapi kolektif, maka mengundang kontribusi banyak pihak itu harus agar kampanye kesiapsiagaan bencana berjalan efektif. Aksi bersama menjadi terlembaga karena kesiapsiagaan sudah menjadi cara hidup (way of life) masyarakat keseluruhan.
Pelembagaan juga meminta sikap konsistensi negara dalam menindak tegas praktik-praktik merusak lingkungan yang berpotensi bencana. Seperti, pemerintah selalu mengevaluasi pemberian izin penambangan atau pengambilan air bawah tanah. Jika ditemukan pelanggaran dan dampak kerusakan lingkungan, tanpa pandang bulu langsung segera ditindak. Ingat, lingkungan yang baik dan sehat mempercepat keberhasilan target pelembagaan ini. Apa artinya, kita mengajari siap siaga bencana sementara itu sumber masalah bencana kita biarkan menganga.
Akhirnya kita berharap kesiapsiagaan bukan lagi jargon, tetapi aksi nyata berkelanjutan yang tidak hanya berhasil meminimalisir korban, tetapi juga menciptakan masyarakat yang benar-benar tanggap dan waspada pada bencana.

———- *** ————

Tags: