Pejabat Jatim Terbanyak Terkena Kasus KPK

Direktur Gratifikasi Bidang Pencegahan, KPK-RI, Syarif Hidayat saat diwawancarai sejumlah wartawan di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (28/11). [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Jumlah pejabat Jatim yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini terbanyak di Indonesia, baik terkena kasus dugaan suap maupun gratifikasi. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Direktur Gratifikasi Bidang Pencegahan KPK-RI, Syarif Hidayat saat diwawancarai sejumlah wartawan di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (28/11).
“Dari sejak KPK melakukan penangkapan, Jatim itu terbanyak, baik dari sisi bupati/wali kota, terus dari sisi anggota DPRD, Jatim kan pemecah rekor,” ujar Syarif Hidayat.
Syarif menandaskan, dari 38 kabupaten/kota, ada 12 kepala daerah yang kasusnya ditangani KPK. Kemudian di sisi pejabat legislatif daerah, di Malang saja, sejumlah 44 anggota DPRD Kota Malang tersandung kasus serupa. “Kalau di tempat (daerah) lain kan belum seperti (sebanyak) itu,” katanya.
Dari jumlah pejabat di Jatim yang tersandung kasus yang ditangani KPK, lanjut Syarif Hidayat, mayoritas karena mereka terkena kasus suap. Kasus hukum yang pelik dan melibatkan sejumlah pejabat tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Jatim. Jika merujuk dari aliran dana di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Syarif menyuplik dari pernyataan Ketua KPK-RI, Agus Rahardjo, pihaknya merasa sangat miris.
“Ada seorang pejabat menerima aliran dana sampai sebesar Rp26,7 Milyar, dialirkan ke istri dan anak-anaknya, kelihatan di sana. Rilis terakhir dari PPATK yang tadi saya sampaikan, itu ibu rumah tangga sekarang, menjadi penampung uang yang tidak jelas itu,” terangnya.
Modus korupsi terbaru yang juga telah terbaca oleh KPK seperti disampaikan Syarif Hidayat yakni, ada penyampaian gratifikasi dengan modus memberikan bantuan kepada tim sepakbola di suatu tempat.
“Tapi akhirnya uangnya bukan untuk tim sepakbola, diambil untuk si pejabat itu. Tapi dialirkannya di situ, tapi itu ketahuan semua aliran dana itu karena memang, semua aliran dana di PPATK itu kelihatan,” tambah Syarif Hidayat.
Yang jelas saat ini, imbuhnya, KPK tengah mendorong agar ada pembatasan terjadap transaksi tunai. Karena menurutnya, selama ini semua praktik suap dan korupsi diterima dalam bentuk tunai.
“KPK ingin membatasi itu, tapi DPR sampai hari ini belum setuju. Terakhir, dari kami agar transaksi tunai dibatasi maksimal 50 Juta Rupiah. Kemarin PPATK mengajukan ke pemerintah dan sedang dibahas di DPR, maksimal transaksi tunai itu 100 Juta Rupiah. Mudah-mudahan tahun ini, ketentuan tentang batasan transaksi tunai itu ditanda tangani oleh DPR,” pungkasnya. [rif]

Tags: