PD Jasa Yasa Kabupaten Malang Menyusul Berubah Jadi Perumda

Dirut PD Jasa Yasa Kab Malang Ahmad Faiz Wildan

Kab Malang, Bhirawa
Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki BUMD harus melakukan perubahan, baik itu perubahan nama BUMD maupun pengikutsertaan modal. Sehingga dengan PP tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah melaksanakan sesuai Nomen Pratur, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang kini mengalami perubahan, dan berganti nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, sejak Senin (18/2) kemarin.
Sedangkan dalam aturan baru itu, bentuk BUMD berubah menjadi Perumda dan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara, perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah, dan Perseroda ini bisa dimiliki lebih dari satu daerah.
Dari PP Nomor 54 Tahun 2017, maka Pemkab Malang setelah melakukan perubahan nama PDAM berubah mejadi Perumda Tirta Kanjuruhan, kini pemerintah setempat juga berancang-ancang akan melakukan perubahan pada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa. Hal ini dibenarkan, Direktur (Dirut) PD Jasa Yasa Ahmad Faiz Wildan, Selasa (19/2), kepada wartawan, jika perusahaan daerah yang dia pimpin akan berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
Sedangkan, lanjut dia, perubahan tersebut tinggal menunggu keputusan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Dan untuk perubahan status PD Jasa Yasa
tinggal satu sosialisasi lagi di Provinsi. “Kemudian setelah itu dibawa lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan semoga saja bisa segera disahkan. Dan untuk saat ini, prosesnya sudah berjalan,” terangnya.
Wildan menjelaskan, perubahan itu sudah sesuai dengan amanah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD atau perubahan berdasarkan Nomen Pratur, serta mengikuti peraturan yang ada. Dan jika secara saham pihak daerah yang memiliki, namun kemudian untuk selanjutnya, jika ada progress semoga bisa bergeser ke Perseroda. Sehingga hal itu sahamnya bisa bebas. Sedangkan dari perubahan tersebut, adanya penyertaan modal untuk pengembangan unit bisnis dan aset yang dikelola oleh PD Jasa Yasa.
“Seperti Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep, dan beberapa unit bisnis lainnya, yang saat ini dalam pengelolaan PD Jasa Yasa. Selain itu, jika sudah ada perubahan, maka juga diperlukan peremajaan terhadap pegawai. Mengingat saat ini, beberapa pegawai juga telah memasuki masa purna tugas,” paparnya.
Sementara, kata Wildan, seperti Pantai Balekambang dan Ngliyep juga perlu modal untuk pengembangannya. Contohnya, Pantai Balekambang, seiring dengan berkembangnya zaman, kita juga perlu ada cafe, penginapan, hall terbuka, agar bisa dinikmati wisatawan.  Sebab kedua pantai itu, selain kita menjual view keindahan pantainya, juga perlu penambahan fasiltas untuk memanjakan pengunjung.
“Dan terkait berapa besar modal terkait pengembangan wisata Pantai Balekambang dan Ngeliyep, memang saat ini masih dalam perhitungan. Namun, dari perhitungan kasar untuk mengembangkan tempat wisata pantai tersebut, diperlukan anggaran Rp 4-Rp 5 miliar, agar bisa meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD), ” tandasnya. [cyn]

Tags: