Pasca Pemilu 2019, Kegaduhan Cebong-Kampret Harus Diakhiri

Kelompok Cipayung Plus di Jatim mendesak elit politik menjaga kondusivitas negara pasca Pemilu 2019, Selasa (30/4) malam.[gegeh/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Elemen mahasiswa kelompok Cipayung Plus di Jawa Timur menyerukan agar kegaduhan antara cebong dan kampret diakhiri. Para elit politik didesak untuk meredam suasana pasca Pemilu 2019 dan jangan lagi saling mengklaim kemenangan hingga menunggu penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kelompok Cipayung Plus di Jatim ini diwakili para pengurus dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diwakili Yogi Pratama, Rijal Rachman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Nabrisi Rohid dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ridwan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Wayan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Aldo dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Menurut para elemen mahasiswa ini, masih banyak urusan negara yang lebih penting daripada sekadar perdebatan kalah dan menang dalam Pemilu 2019. Saat ini yang paling penting, persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sudahlah, kita stop urusan cebong dan kampret. Karena di negara ini tidak hanya ada dua kelompok itu. Masih banyak masyarakat yang menginginkan pembangunan Indonesia berjalan,” kata Ketua PKC PMII Jatim Abdul Ghoni mewakili tujuh ormas mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Surabaya, Selasa (30/4) malam.
Kondisi ini, kata dia, membuat suasana di tingkat akar rumput tidak nyaman. Antar tetangga dan teman terjarak hanya karena cap cebong dan kampret.
Cipayung Plus mengimbau semua elemen masyarakat dan mahasiswa untuk saling menjaga kondusivitas negara. Salah satunya dengan menunggu hasil ketetapan KPU sampai 22 Mei 2019.
Pada kesempatan itu, Cipayung Plus juga menyampaikan rasa dukacita atas gugurnya para penyelenggara Pemilu 2019 akibat kelelahan saat mengawal proses demokrasi.
Atas hal ini pula, Cipayung plus meminta pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk proses penghitungan surat suara yang diharuskan selesai dalam sehari. “Karena menggunakan tenaga manusia tidak bisa diforsir dalam sehari dan ini sudah terbukti,” ujar Abdul Ghoni.
Apalagi pada Pemilu 2024, ada potensi tujuh surat suara yang harus dicoblos. Hal ini dipastikan akan membutuhkan waktu perhitungan yang lebih lama dibanding Pemilu periode 2019. “Tentunya banyak yang perlu direvisi di Undang-Undang Pemilu,” imbuhnya.
Hal yang sama disampaikan Aldo dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Menurutnya, pada dasarnya proses Pemilu serentak ini sudah terselenggara dengan baik. “Kami membangun komitmen dan mendukung penyelenggara Pemilu sudah menjalankan dengan baik. Harapan kami proses ini berjalan dengan baik tanpa kendala apapun,” harapnya. [geh]

Tags: