Pantau Penduduk, Dispendukcapil Akan Bentuk RT di Apartemen

Penjualan apartemen di Surabaya masih menjanjikan. Dispendukcapil setempat akan membentuk RT di tiap apartemen agar mudah memantau penduduk.

DPRD Surabaya, Bhirawa
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan akan membentuk RT di apartemen. Rencana ini bertujuan untuk mempermudah memantau penduduk.
Anang, sapaannya, mengatakan, rencana ini sedang digodok bersama DPRD Surabaya dalam rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
”Sebisa mungkin apartemen membuat RT. Pemantauan terhadap penduduk itu harus, maka ini harus diatur dalam perda,” ujarnya, Selasa (23/10).
Menurutnya, jumlah apartemen di Kota Pahlawan cukup banyak, sekitar 50. Selama ini, para penghuni merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan. Mereka meminta ke RT sekitar apartemen tentu juga sulit dipenuhi.
”Kesulitan mau ngurus kependudukan, harus ada RT/RW, karena belum ada akhirnya minta pengantar dari RT/RW sekitarnya, karena tidak kenal pengurus RT juga tidak mau bantu, inilah kesulitannya,” ungkapnya.
Dalam raperda yang sudah memasuki pembahasan pasal per pasal akan dicantumkan kewajiban pengelola melaporkan kepada RT/RW. Selain itu, penghuni harus memiliki surat pernyataan jaminan tempat tinggal dari RT/RW atau pengelola apartemen apabila RT/RW tidak bisa memberikan.
Sementara itu, anggota panitia khusus (Pansus) Raperda Vinsensius Awey menambahkan, penghuni apartemen harus memiliki pengantar tempat tinggal dari RT/RW. Di raperda ini, ada klausul penambahan pengelola apartemen atau manajemen bisa mengeluarkan surat pengantar.
”Ada kesulitan karena kadang RT/RW tidak mau melayani karena tidak tahu mereka (penghuni),” jelasnya.
Politisi Partai NasDem ini mengaku, pansus tidak mau penghuni apartemen mendapat kemudahan dari menajemen. Karena Pemkot Surabaya harus selalu melakukan monitoring terhadap penduduk Surabaya. ”Karena Dispendukcapil mau masuk (apartemen) kesulitan akses, keamanan berlapis-lapis,” terangnya.
Awey mengupayakan, setiap apartemen bisa membuat RT sendiri. Memang secara aturan minimal 70 KK (Kepala Keluarga). Hanya saja, untuk kasus tertentu, aturan itu harapannya bisa memberi kemudahan.
”Kami mau andai RT tidak bisa dibentuk, pengelola atau manajemen hanya menjadi mediator saja,” tandasnya. [dre]

Tags: