Pakta Anti Korupsi

Tidak mudah menjalani jabatan sebagai Kepala Daerah (Gubernur maupun Bupati dan Walikota). Jerat tindak pidana korupsi nyaris menjadi kebiasaan, bagai “jebakan manis.” Orang baik-baik juga bisa khilaf karena kebiasaan menerima setoran haram. Bahkan sampai usai jabatan, ke-haram-an harta bisa ditelisik. Berujung penjara pada masa tua. Terasa lebih pedih dengan kenistaan ditanggung seluruh keluarga, sampai cucu.
Sudah raturan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terjerat kasus korupsi, sampai suap, serta “jual beli” jabatan Kepala Dinas di daerah. Kenistaan dampak jabatan tinggi, wajib segera dicegah. Itu yang di-inginkan gubernur Jawa Timur Khofifah, pada sebulan awal jabatannya. Hal yang sama juga dilakukan Pakde Karwo (tahun 2017), bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pakta integritas digelar untuk mencegah kenistaan korupsi.
Bahkan sejak awal menjabat (periode kedua), Pakde Karwo juga menanda-tangani SK Gubernur tahun 2013 tentang Tim UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi). Pakta Integritas yang digelar tahun 2017, diikuti Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, dan Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur. Disupervisi oleh Ketua KPK (yang juga berasal dari Jawa Timur). Namun kenyataannya, korupsi (dan suap) terus berlanjut. Semakin banyak Bupati, dan Walikota, menjadi “pasien” KPK maupun Kejaksaan.
Tak lama berselang, sudah terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap bupati Bangkalan (Madura), tahun 2014. Penangkapan oleh KPK terus berlanut. Pada tahun 2016, dijerat pula Walikota Madiun. Pada tahun 2017, terjadi OTT menjerat bupati Nganjuk, dan Walikota Batu. Jawa Timur memiliki sejarah kenistaan korupsi cukup panjang, dan berulang-ulang. Termasuk bupati Pamekasan menjadi “pasien” bersama Kepala Kejaksaan Negeri.
Kasus Pamekasan, membuktikan adanya “nego” kasus oleh aparat penegak hukum. Terdapat barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta. Lebih ironis, karena terjadi hanya berselang sebulan setelah Pakta Integritas. Mirip pepatah “bagai bara api dalam sekam.” Sesungguhnya, korupsi, dan suap (pungli) yang tidak tertangkap, diduga masih lebih banyak, lebih besar, dan lebih membara. Terutama pada kalangan birokrat bersindikasi dengan DPRD setempat.
Misalnya, OTT terhadap Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur (6 Juni 2017), bersama mitra Kepala Dinas. Tak lama, disusul lagi OTT di DPRD kota Mojokerto, juga bersama mitra Kepala Dinas. Padahal OTT yang kerap, tidak mencerminkan kuantitas maupun kualitas korupsi (dan pungli). OTT, hanya bagian kecil (yang terang-terangan), dari korupsi. Kebiasaan nista terus berlanjut. Tak terkecuali yang ditangkap oleh tim Saber pungli Kepolisian.
Konon yang terkena OTT hanya dianggap apes. Termasuk pengungkapan “berkualitas” berupa penyelewengan ADD (Alokasi Dana Desa) di Sampang, juga hanya apes. Yang tidak apes, hanya perlu “tiarap” sejenak, dan akan ber-aksi lagi setelah OTT mulai reda. Maka andai tim Saber pungli lebih digiatkan, niscaya menangkap lebih banyak lagi. Terutama pada “zona merah” pungli, yakni, uji kir kendaraan bermotor di kabupaten dan kota.
Semakin kerapnya OTT KPK di Jawa Timur sangat memprihatinkan. Karena itu diperlukan upaya pencegahan, segera. Karena konon gratifikasi (suap), telah cukup “endemik.” Merata di jajaran pemerintah daerah (terutama kabupaten dan kota) dan DPRD. Padahal masa kini, renumerasi penghasilan pegawai negeri telah memadai. Begitu pula penghasilan anggota DPRD telah memadai.
Sepanjang tahun 2018 saja, telah terjaring OTT KPK sebanyak enam Kepala Daerah di Jawa Timur. Sangat miris. Maka pencegahan korupsi, dan pungli, patut menjadi perhatian seksama. Terutama melalui sistem pelayanan yang menjamin transparansi. E-budgetting, e-prog, dan bank minded arus kas.

——— 000 ———

Rate this article!
Pakta Anti Korupsi,5 / 5 ( 1votes )
Tags: