OJK KR 4 Jatim Minta BPRS Tak Hanya Fokus Produk Baser

Evaluasi Kinerja dan Capacity Building BPRS periode Semester I 2019.

Surabaya, Bhirawa
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja dan Capacity Building BPRS periode Semester I 2019, Selasa (25/6) di Hotel Golden Tulip, Batu. Hadir para Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari 27 BPRS se Jawa Timur.
Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu wujud konkrit concern OJK terhadap perkembangan industri BPRS di Provinsi Jawa Timur dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Evaluasi Kinerja kali ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Daya Saing BPRS Melalui Inovasi dan Sinergi di Era Revolusi Industri 4.0’.
Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPRS sampai dengan triwulan I tahun 2019 serta melakukan capacity building mengenai penerapan GCG dan Manajemen Risiko pada perbankan syariah serta teknik pengawasan prinsip syariah dengan nara sumber yang pakar di bidangnya, yaitu Tantri Indrawati (Direktur Kepatuhan BCA Syariah) dan Prof. Jaih Mubarok (Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, mengatakan, tantangan perekonomian Indonesia ke depan masih tergolong cukup tinggi seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut dan dipengaruhi oleh meningkatnya tensi perang dagang (trade war) antara Amerika dan Tiongkok, pelemahan
pertumbuhan ekonomi global serta peningkatan tensi geo politik.
Di tengah dinamika global, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif yang ditopang oleh konsumsi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diproyeksikan 5,2% (yoy) dan pada triwulan I tahun 2019 terealisasi 5,07% (yoy), sementara inflasi terjaga di median 3,5% (yoy).
Selain itu, Indonesia dinilai positif di komunitas global. Rating investment Indonesia cukup baik dengan daya saing global yang terus meningkat, dimana S&P pada akhir Mei 2019 menaikkan rating Indonesia
menjadi BBB dengan outlook stabil.
Heru Cahyono juga menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Timur pada triwulan I – 2019 tumbuh 5,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional dengan tingkat inflasi sebesar 5,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, sektor jasa keuangan di Jawa Timur juga mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan syariah sebesar 7,38% (yoy) yang ditopang oleh
pertumbuhan DPK sebesar 14,5% (yoy) dan kredit/pembiayaan 7,94% (yoy).
Di antara kinerja positif perbankan Jawa Timur, BPRS mampu menunjukkan eksistensinya dengan
mencatatkan pertumbuhan volume usaha 8,26% (yoy), DPK 11,05% (yoy) dan Pembiayaan 21,97% (yoy). Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan di Jawa Timur sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan syariah dan khususnya BPRS mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, perbankan syariah di Jawa
Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat risiko kredit perbankan syariah di Jawa Timur cenderung meningkat secara signifikan dengan rasio NPF pada bulan Mei tahun 2019 sebesar 5,16.
Sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia, industri perbankan syariah khususnya BPRS tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan dan tingkat kompetisi yang dihadapi oleh industri BPR/S saat ini cenderung semakin ketat dengan berkembangnya perusahaan Fintech, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta layanan LAKU PANDAI dan program KUR dengan bunga 7%.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Heru Cahyono menekankan bahwa BPRS di Jawa Timur harus mampu lebih adaptif dan kreatif dalam menyusun berbagai strategi bisnis, baik strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maupun strategi dalam menjalankan kegiatan operasional bank se-efektif dan se-efisien mungkin. [ma]

Tags: