Nur Ahmad: 23 Tahun Kabupaten Sidoarjo Eksis di Era Otonomi Daerah

Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, menjadi Pembina Upacara pada peringatan 23 tahun hari Otoda, di alun-alun. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang banyak merasakan manfaat dampak positif dari pelaksanan Otonomi Daerah (Otoda), yang telah digulirkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sejak 23 tahun lalu.
Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kab Sidoarjo, Drs Imam Mukri Effendi MM, dari sisi pemerintahan di Kab Sidoarjo saat ini banyak OPD yang berkreasi menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima pada masyarakat.
Kemudian, Pemkab Sidoarjo juga punya kesempatan yang banyak untuk membangun daerah dengan menggunakan aturan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Karena dengan model KPBU, didalamnya bisa mengatur kerja sama membangun daerahnya, dengan sesama Pemerintah daerah, dengan luar negeri dan dengan swasta,” jelas Imam, ditemui usai upacara peringatan HUT Otoda ke-23, di alun-alun Sidoarjo, Kamis (25/4) kemarin.
Selanjutnya dari sisi ekonomi pendapatan daerah, salah satunya sejak digulirkannnya Otoda pada 23 tahun lalu, sejumlah pajak Pusat menjadi pajak daerah. Seperti Bea Pajak Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“Maka itu peluang yang banyak di era Otoda ini harus dan terus untuk dikembangkan. Daerah yang termasuk kreatif akan tetap eksis di era Otoda ini. Tapi Daerah yang gak kreatif mungkin akan rugi sendiri, karena Otoda ini mendorong daerah untuk menggali potensi daerahnya sendiri, supaya lebih maju dan sejahtera,” papar Imam, yang mengaku sebagai perwira upacara dalam peringatan hari Otoda 23 kemarin.
Imam mengatakan, Kab Sidoarjo termasuk daerah yang eksis selama 23 tahun di era Otoda ini. Itu salah satunya bisa dinilai banyak penghargaan diterima oleh Pemkab Sidoarjo dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Baik dari Provinsi dan dari Pemerintah Pusat.
Dalam kesempatan sama, Dra Endah Rosmawati, Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, mengatakan BPHTB dan PBB selama ini menjadi lima besar pajak daerah yang banyak memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Endah menyebutkan misalnya PBB, pada tahun 2017 lalu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp199.9 miliar, padahal targetnya Rp191.5 miliar. Pada tahun 2018 lalu, targetnya Rp211 miliar tercapai Rp219 miliar. Pada tahun 2019 ini ditarget Rp227 miliar.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, usai menjadi Pembina upacara pada peringatan hari Otoda ke-23 di alun-alun Sidoarjo, berkomentar peluang otonomi daerah yang diberikan Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan betul oleh Pemerintah Daerah.
Di Kab Sidoarjo, kata Wabup, salah satunya semua OPD diwajibkan untuk terus berkreasi melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang prima, bisa memudahkan pelayanan bagi masyarakat.
“Di Kab Sidoarjo, kita mewajibkan harus ada minimal satu inovasi pelayanan publik yang dibuat,” kata Wabup.
Keberadaan mal pelayanan publik (MPP) yang dibuat di Kab Sidoarjo, kata Wabup, itu termasuk salah satu kreasi yang dibuat di era Otoda dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
“Keberadaan MPP itu perlu terus disampaikan pada masyarakat, agar masyarakat semakin banyak yang tahu, sehingga bermanfaatnya banyak dirasakan masyarakat,” kata Wabup.
Setelah usai diresmikan Menpan, M.Syafudin, pada 29 Januari 2019 lalu, keberadaan MPP Sidoarjo, kata Wabup, juga harus terus dievaluasi. Barangkali masih ada kekurangan dan kendala, sehingga bisa segera dicarikan solusi. (kus)

Tags: