Nawacita Lebih Lempang

Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, hasil pemilihan umum, telah mengucapkan sumpah, dan berjanji, di hadapan MPR. Pasangan Ir. H. Joko Widodo, dengan Prof. DR (HC) KH. Ma’ruf Amin, telah dikukuhkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sumpah dan janji, merupakan kewajiban konstitusi. Sesuai UUD pasal 9 ayat (1), pengucapan sumpah dan janji dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, tanpa panduan.
Pelantikan duet pucuk pemimpin negara ini bernuansa beda dengan periode sebelumnya. Sehari jelang pelantikan masyarakat telah menggelar doa bersama, istighotsah, di masjid dan mushala, seluruh Indonesia. Usai pelantikan presiden, pada Ahad jelang sore juga terdengar suara bedug bergaung bertalu-talu. Juga suara lonceng gereja dibunyikan.
Masyarakat di berbagai daerah merayakan dengan berbagai seni budaya, dan aksi hobi. Termasuk membentang ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden, dari kedalaman perairan laut. Yang membahagiakan, prosedur pengamanan pelantikan dijadikan momentum kebersatuan TNI dan Polri, makin kukuh, dan cair.
Sesuai konstitusi, Presiden memegang kepemimpinan pemerintahan tertinggi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI). UUD pasal 10 menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Penggunaan maupun pembinaan kekuatan TNI, di bawah perintah Presiden.
Duet kepemimpinan nasional saat ini, akan menghadapi suasana tidak mudah dalam perekonomian global yang lesu. Terutama dampak perang dagang China dengan Amerika Serikat. Serta radikalisme (dan terorisme) trans-nasional. Juga berbagai “gertakan” demokratisasi dalam negeri. Begitu pula “daftar invetarisasi masalah” domestik tak kalah serius. Antara lain, penanganan bencana alam (tektonik), dan daya saing sosial (sumber daya manusia).
Segera setelah pelantikan, duet pucuk pimpinan ini telah mengumumkan susunan kabinet (personel Kementerian). Sesuai amanat konstitusi pula, berdasar UUD pasal 17, presiden mengangkat pimpinan Kementerian untuk melaksanakan kinerja pemerintahan. Sulitnya, susunan kabinet diharapkan bisa didukung berbagai kekuatan sosial, dan politik. Selain dukungan parpol, di dalamnya terdapat pengaruh golongan-golongan (agama maupun profesi).
Sehingga tidak bisa tidak, akan terbentuk susunan “kabinet pelangi,” yang sangat penting melempangkan program pemerintahan. Terutama jalinan sinergitas dengan parlemen (DPR-RI). Namun masih tetap diperlukan menegakkan fungsi kontrol (pengawasan). Walau dalam per-politikan Indonesia tidak dikenal istilah opsisi. Fungsi kontrol, dijamin konstitusi, berdasar UUD pasal 20A ayat (1). Selain itu, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Bahkan DPR (yang seluruhn anggotanya sekaligus sebagai anggota MPR), dapat memberhentikan Presiden, maupun Wakil Presiden. UUD pasal 7B, ayat (1), menyatakan, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat … .”
“Tiada lagi 01 atau 02. Yang ada hanya persatuan seluruh Indonesia.” Begitu kata presiden Jokowi, sesaat setelah amar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sambutan incumbent sangat penting untuk menyambung kembali ke-bersatu-an sosial nasional. Harus diakui, hubungan psikologis nasional “terbelah” selama proses pilpres 2019. Terutama pada pergaulan media sosial (medsos), terasa bagai perang tanpa batas. Banyak ujaran penistaan, berita hoax, sampai fitnah di-posting bebas.
Rivalitas dalam pilpres telah berakhir, sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Susunan Kabinet Kerja telah digagas bagai “pelangi,” menyertakan pimpinan parpol yang berseberangan dalam pilpres. Peta jalan Nawacita jilid II semakin lempang.
——— 000 ———

Rate this article!
Nawacita Lebih Lempang,5 / 5 ( 1votes )
Tags: