Nasib Revisi UU KPK

Foto Ilustrasi

Kalangan DPR tak bosan mengusulkan revisi undang-undang (UU) tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada akhir kerja DPR-RI periode 2014-2019, disetujui lagi gagasan merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Walau selalu memperoleh aksi penolakan masif kalangan tokoh masyarakat, dan guru besar (profesor) berbagai pergruan tinggi. Pemerintah belum bersikap terhadap gagasan merevisi UU KPK, namun hak legislasi berada pada DPR.
UUD pasal 20 ayat (1), menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.” Amanat konstitusi diperkuat dengan pasal 20 ayat (5), dinyatakan, “Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.”
Namun tidak serta-merta Rancangan UU bisa mulus dibahas oleh DPR. Karena UUD pasal 20 ayat (2) mensyaratkan setiap Rancangan UU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Manakala tidak memperoleh persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Problemnya, RUU serupa telah pernah diajukan pada awal masa sidang tahun 2015. Namun ditolak oleh rakyat, sampai terjadi gerakan save KPK secara masif.
Pebruari 2015, masyarakat menyelenggarakan panggung terbuka penolakan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentan KPK. Sampai mengundang grup band Slank, dengan menyanyikan lagu berjudul “Seperti Koruptor.” Pada saat yang sama, dilakukan perundingan antara Presiden Jokowi dengan DPR tentang draft revisi UU KPK. Hasilnya, disepakati “menunda” jadwal pembahasan revisi UU. Pertimbangan presiden, agar dilakukan sosialisasi yang lebih baik.
“Menunda,” artinya, presiden tidak menolak revisi. Karena itu, revisi tidak dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas). DPR bisa menjadwal kembali pembahasan revisi. Sehingga pada masa persidangan tahun 2019, diajukan lagi. Realitanya, gerakan rakyat save KPK juga tidak mengendur. Khususnya gerakan yang dimotori kelompok guru besar (profesor), termasuk ahli (akademisi) hukum tata-negara.
Sebab, bisa saja setiap saat, secara diam-diam draft revisi UU KPK akan diproses pembahasannya. Masih banyak fraksi (wakil partai politik) di DPR yang meng-ingin-kan revisi UU KPK. Bahkan lebih separuh anggota DPR pengusul revisi UU KPK telah terpilih lagi sebagai anggota DPR periode 201 -2024. Selama ini, penolakan yang gencar disebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap kompetensi anggota DPR. Sebanyak 255 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD.
Pembentukan UU memiliki prosedur tidak mudah. Diantaranya penyusunan naskah akademik, yang melibatkan berbagai ahli dan stake-holder terkait problem ke-korupsi-an. Tetapi yang paling utama, adalah persetujuan Presiden, sebagaimana disyaratkan konstitusi. Andai presiden tidak menyetujui, maka rancangan UU tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang berikutnya. Wajib dicabut dari prolegnas.
Masyarakat luas menghendaki, agar revisi UU tentang KPK, bukan sekadar ditunda, melainkan dicabut dari prolegnas. Desakan pencabutan dari prolegnas meluas, karena diduga revisi UU akan melemahkan KPK. Diantaranya meliputi empat kewenangan KPK. Yakni, pembentukan Dewan Pengawas KPK, serta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas. Juga terkait pengangkatan penyidik independen, dan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).
Keempat masalah revisi itu, bagai blunder yang bisa menyebabkan KPK “kehilangan taring.” Tidak lagi pantas menyandang gelar sebagai super-body. Julukan itu (superbody), bukan gelar pujian kosong, melainkan istilah resmi yang tercatat dalam Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Maka julukan superbody, merupakan tupoksi yang diberikan UU sebagai pemberantas tindakan yang digolongkan extra-ordinary crime.
——— 000 ———

Rate this article!
Nasib Revisi UU KPK,5 / 5 ( 1votes )
Tags: