Mobdin Operasional Bekas Anggota DPRD Kabupaten Malang Segera Dilelang

Puluhan mobdin operasional bekas Anggota DPRD Kab Malang yang akan dilelang oleh Pemkab Malang, yang kini terparkir di halaman Kantor Pemkab Malang, di Jalan Merdeka Timur, Kec Klojen, Kota Malang

Kabupaten Malang, Bhirawa
Mobil Dinas (Mobdin) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang sebelumnya sebagai kendaraan operasional anggota DPRD Kabupaten Malang dalam waktu dekat ini akan dilelang. Sedangkan mobdin yang dilelang tersebut usianya rata-rata diatas 10 tahun, dan masyarakat bisa mengikuti lelang mobdin tersebut.
Hal ini disampaikan, Bupati Malang HM Sanusi, Minggu (10/11), usai sebagai inspektur upacara dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November, di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupupaten Malang. Menurut dia, dalam pelelangan mobdin tersebut, akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan pelelangan mobdin Pemkab Malang ini, nantinya akan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Mobdin yang akan kita lelang jumlahnya puluhan, dari berbagai jenis kendaraan. Sedangkan jika mobdin yang tidak terpakai dibiarkan, selain akan mengalami kerusakan, juga akan membebani APBD karena adanya biaya perawatan. Dan dari hasil lelang mobdin tersebut, akan dimasukkan ke kas daerah,” ujarnya.
Sanusi menjelaskan, saat ini masyarakat dipermudah dengan pelayanan online terkait lelang mobdin di website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kini ada di portal lelang.go.id. Sehingga siapa pun bisa ikut lelang, dan siapa saja memiliki kesempatan untuk ikut dan memenangkan lelang barang milik negara. Sebab selama ini, masih ada masyarakat yang beranggapan, jika lelang aset milik negara prosesnya rumit dan berbelit.
“Jadi dalam lelang mobdin aset milik Pemkab Malang, tidak ada prioritas untuk mendapatkan mobdin, meski itu pejabat maupun staf tetap harus ikut proses pelelangan yang sudah diatur dalam Permenkeu,” paparnya.
Disisi lain, Sanusi juga menegaskan, jika pada tahun 2020, dirinya tidak akan melakukan pengadaan mobdin baru untuk operasional dibeberapa OPD dilingkungan Pemkab Malang. Sehingga kendaraan yang ada sekarang ini untuk dimaksimalkan dan ditingkatkan perawatannya secara berkala, agar mobdin yang selama ini sebagai operasional tetap layak pakai. Sehingga dirinya meminta kepada OPD yang menggunakan mobdin agar melakukan perawatan secara berkala.
Berdasarkan informasi, bahwa ada beberapa OPD dilingkungan Pemkab Malang telah mengajukan pengadaan mobdin untuk operasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Sedangkan anggaran untuk pengadaan mobdin yang diajukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp 1 miliar. Dan BKAD juga mengajukan anggaran untuk biaya pemeliharaan mobdin, yakni sebesar Rp 937,7 juta. [cyn]

Tags: