MKLB Siap Lawan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Audensi MKLB bersama DPRD Kota Kediri.

Kota Kediri, Bhirawa
Puluhan massa yang tergabung dalam ormas Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kediri untuk ikut melawan Perpres 75 tahun 2019 tentang BPJS Kesehatan yang mana dalam perpres tersebut ada pasal kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
Dalam aksinya perwakilan massa beraudensi dengan beberapa perwakilan dari DPRD Kota Kediri, MKLB mengungkapkan jika kenaikan yang mencapai 100 persen ini tidak masuk akal, mengingat pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, selain itu Upah Minimum di Kota maupun Kabupaten Kediri setiap tahun hanya naik 7 hingga 10 persen.
“Ini tidak masuk di akal, sebenarnya kesehatan pendidikan itu adalah tagung jawab negara, rakyat masih baik mau bayar iuran BPJS meski berat, namun jika dinaikan 100 persen ini sangat tidak masuk di akal,” kata Rahmat Mahmudi dari MKLB.
Dia mendesak agar DPRD Kota maupun Kabupaten, Pemkab dan Pemkot Kediri untuk ikut serta berjuang bersama untuk menolak kenaikan iuran PBJS , bahkan mereka mendesak agara instansi ini menyampaikan ke pusat agar mencabut Perpres 75 tahun 2019 yang rencananya berlaku pada januari 2020. “Jika mereka tidak mau berjuang bersama, ini kami menganggap pejabat daerah bertanggung jawab atas kenaikan ini, dan harus nembayarkan selisih dari kenaikan iuran BPJS,” kata Rahmad di hadapan para anggota DPRD Kota.
Senada dikata Supriyo. Meskipun dia mengapresiasi langkah Pemkot yang mau mengganggarkan APBD-nya untuk jaminan kesehatan warga kota, dia meminta agar semua warga terakomodir, tidak hanya warga yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) juga bisa terakomodir dari anggaran tersebut. “Jangan seperti dana kematian, yang sebelumnya semua dapat dengan BDT sekarang yang tidak masuk BDT tidak lagi mendapatkan” kata Supriyo.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Katino, mengungkapkan, aspirasinya akan ditampung untuk dikoordinasikan dengan pimpinan. Namun pada dasarnya pihaknya juga sepakat dengan aspirasi dari MKLB, kendati demikian, pihaknya harus melakukan koordinasi secara bersama-sama dengan seluruh anggota.
Terkait anggran prodamas yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan masyarakat, pihaknya akan fokus mengawal hal ini. “Memang benar dalam APBD ada untuk pembiayaan BPJS, masih kita kaji juklak dan juknisnya,” kata Katino.
Kesepakatan juga diungkapkan oleh Ayub Hidayatulloh, dari fraksi PKS, terkait kebijakan pusat ini, kepada MKLB pihaknya nemberikan apresiasi, untuk itu aspirasi akan diperjuangkan melalui poksinya. “Jujur kebijakan ini membebani APBD kami, jika BPJS naik kita akan kalkulasi ulang, kita akan ke pusat , kami yang ada di dewan akan menyalurkan melalui alat kelengkapan kami,” kata Ayub.[van]

Tags: