Menyikapi Gejolak Kaum Muda Muhammadiyah

Oleh :
Nurudin
Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

Di tengah hiruk pikuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), beberapa waktu lalu sekelompok anak muda Muhammadiyah membentuk komunitas bernama Rumah Indonesia Berkemajuan (RIB). Meskipun terbilang baru, kelompok ini secara berani menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.
Tentu saja, munculnya anak muda dengan dukungan politiknya tersebut menimbulkan goncangan pada beberapa warga Muhammadiyah. Sebab, secara resmi Muhammadiyah memang tidak mendukung salah satu calon pasangan calon.
Namun demikian, jika Muhammadiyah itu dianggap tidak mendukung pasangan calon, maka Ketua Pemuda Muhammadiyah yang menjadi tim sukses pasangan calon Prabowo-Sandi tidak bisa dibenarkan pula. Jika ini dibiarkan, berarti secara “ideologis” dukungan Muhammadiyah pada salah satu pasangan calon itu dianggap sebagai bukti konkrit.
Beragam pendapat terkait dukungan RIB pada Jokowi pun bermunculan. Tentu saja ada agenda tertentu yang dilakukan anak-anak muda Muhamamdiyah itu atas Pilpres 2019. Yang jelas, anak muda ini dalam beberapa aktivitasnya mencoba mendobrak kemapanan yang ada di Muhammadiyah, terutama para pemikir yang termasuk “golongan tua”.
Terbentuknya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) tahun 2003 di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi bukti, spirit dan progresifitas pemikiran mereka. Semoga dukungan pada pasangan calon presiden bukan sekadar dukungan pragmatis akibat target politik tertentu karena warga Muhammadiyah yang tidak mengetahui latar belakangnya buru-buru akan menjatuhkan vonis hitam dan putih.
Tulisan ini tidak akan melihat konteks dukung-mendukung politik, tetapi mencoba melihat dalam tataran yang lebih luas kaitannya dengan posisi Muhammadiyah dalam kancah politik nasional dan sejarah berdirinya organisasi gerakan Islam itu. Ini lebih penting daripada sekadar memandang dari sisi hitam dan putih.
Modernitas Muhammadiyah
Sebenarnya, jika dikaji lebih dalam perilaku anak muda yang berbeda haluan dengan “mainstream” pemikiran Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi sosial keagamaan ini sudah modern. Organisasi modern lebih banyak mendasarkan perilaku organisasi pada gagasan dan mekanisme yang sudah dijalankan. Mekanisme organisasi memang menjadi dasar setiap warga Muhammadiyah, itu tidak bisa dipungkiri. Sementara itu, Muhammadiyah memberikan kebebasan warganya untuk berkhidmad dimana saja dengan segala bentuknya.
Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah masih mendasarkan sikap dan perilakunya pada figur atau ikatan-ikatan emosional lain. Namun demikian, ikatan emosional itu tentu mendasarkan diri pada aturan organisasi. Jika tidak ada pelanggaran organisasi, setiap warga diberikan keleluasaan untuk bersikap.
Secara umum, organisasi sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia masih menjadikan figur sebagai panutan atau penentu arah organisasi. Dengan kata lain, faktor figur tetap menduduki posisi penting kaitannya pada hidup mati organisasi. Dalam perspektif Max Weber, faktor pemimpin masih didudukan pada posisi depan. Maka, maju mundurnya organisasi sangat tergantung pada faktor pemimpin. Oleh karena itu, betapa banyak organisasi di Indonesia masih sering fokus pada pemilihan pemimpin atau ketua dari pada menyusun program ke depan.
Muhammadiyah adalah organisasi yang dibangun dengan ikatan emosional dan rasional. Ia organisasi emosional karena ikatan warganya pada gerakan keislaman ini sangat kuat. Paradigma berpikir yang dibangun KH Ahmad Dahlan terus mewarnai gerak langkah organisasi ini.
Sementara itu, disebut juga organisasi rasional karena ia telah menjadi organisasi modern yang mendasarkan pemikiran dengan tetap berpegang pada ajaran agama sebagai dasar menentukan gerak langkah organisasinya. Tentu saja, ini sangat berbeda dengan organisasi sosial keagamaan yang mendudukkan faktor pemimpin sebagai yang “absolut” karena apa yang dikatakan pimpinan organisasi dianggap sebagai “fatwa” dan harus dilaksanakan di tingkat akar rumput. Organisasi tipe terakhir ini tentu tidak dimungkinkan berbeda pendapat. Alasannya, berbeda pendapat menjadi sesuatu yang tabu dilakukan.
Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam Muhammadiyah juga harus dipahami sebagai hal wajar sebagai konsekuensi organisasi modern. Jika ada beberapa individu berbeda pendapat lalu dijadikan “tersangka”, maka klaim organisasi modern sudah selayaknya ditinjau ulang.
Gejolak Anak Muda
Tentu saja, ada banyak tali temali kenapa dalam tubuh Muhammadiyah terjadi perbedaan dalam aspirasi politik. Politik itu hanya soal kepentingan. Anak mudah itu tentu juga mempunyai kepentingan karena berbeda dengan mainstream sikap dan perilaku warga Muhammadiyah secara umum. Kepentingan apa? Tentu hal ini hanya diketahui oleh mereka yang jadi anggota komunitas tersebut. Sementara itu, warga Muhammadiyah yang lain hanya mengetahui dari luarnya saja, apalagi orang di luar Muhammadiyah. Masalahnya, sikap apa pun menjelang Pilpres akan menjadi komoditas politik.
Muhammadiyah sudah bersikap baik yakni berada di tengah dan tidak secara eksplisit terlibat dalam dukung mendukung politik. Ini tidak berarti bahwa Muhammadiyah apatis politik. Muhammadiyah bisa mewarnai kemana-mana. Tentu ini pemikiran modern.
Hal itu sama persis sebagaimana Gus Dur di NU. Ia memperbolehkan anggota NU untuk aktif dimana saja, yang penting mampu mewarnai. Tak heran jika Gus Iful (Syaifullah Yusuf) dulu pernah menjadi anggota dewan dari PDI-P. Saat PDI-P mau tumbuh menjadi partai besar dan bisa tidak terkontrol, maka Gus Dur memperbolehkan Golkar untuk masuk ke pondok-pondok pesantren. Tujuannya, agar PDI-P tidak tumbuh sendirian tanpa keseimbangan politik. Semangat Gus Dur adalah menegakkan demokrasi itu tetap membutuhkan keseimbangan kekuasaan.
Jika Muhammadiyah mengklaim organisasi modern, maka perbedaan yang muncul harus dianggap wajar, termasuk urusan dengan politik. Biarlah anak muda itu bisa mewarnai dinamika politik pada kekuasaan Jokowi. Muhammadiyah harus bisa memainkan peran di manapun posisi. Sebab, jika Muhammadiyah sudah terjun ke wilayah politik maka hanya akan mendapat dua kemungkinan; menang dan kalah. Jika kalah, secara politis Muhammadiyah juga akan dikucilkan atau dikerdilkan oleh kekuasaan. Maka gerbong besar warga beserta amal usaha lebih penting dibanding hanya berurusan dengan politik praktis.
Itu bukan soal pragmatis atau tidak. Muhammadiyah harus ada di semua lini politik. Amal usaha sosial yang selama ini fokus pada kesehatan, pendidikan, santunan sosial lain juga harus mulai diinvestasikan dalam politik. Maka, Muhammadiyah secara resmi tidak perlu mendudukung, tetapi bisa mewarnai. Biarlah individu dan warga Muhammadiyah saja yang saling mendukung. Tidak masalah. Semua itu diharapkan untuk kemaslahatan umat manusia.
Tentu ini bukan hanya karena emosi sesaat kita “menghakimi” gerak langkah warga Muhammadiyah yang berbeda haluan. Bukankah politik juga hanya salah satu cara mencapai kesejahteraan umum.
———— *** ————-

Tags: