Menstabilkan Panen Beras

Foto Ilustrasi

Musim hujan bakal berakhir, ditandai dengan panen raya padi nasional berpuncak pada bulan April. Hasilnya diperkirakan sebanyak 10,12 juta ton. Stok padi (dan beras) akan melimpah, dan terjadi surplus beras. Sehingga Bulog mesti siaga menyiapkan gudang menampung sebanyak-banyaknya beras rakyat. Namun musim panen biasa menjadi perburuan gabah oleh pedagang besar, karena harganya murah. Pemerintah perlu “mengawal” panen raya, menjamin ke-ekonomi-an harga beras.
Harga gabah, dan beras, patut dikawal, sekaligus menjaga NTP (Nilai Tukar Petani). Setelah berselang empat tahun, pemerintah melakukan revisi HPP (Harga Petokan Pemerintah) beras, dan gabah. HPP disusun berdasar Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran oleh pemerintah. Berpatokan pada nilai harga-harga pada tahun 2015. Serta terdapat persyaratan tidak mudah. Yakni, kadar air maksimum 25%, dan kadar hampa 10%.
Pada tahun (2019) ini dilakukan penambahan nilai HPP masing-masing sebesar 10%. Sehingga HPP gabah di tingkat petani menjadi Rp 4.070,- per-kilogram. Sedangkan GKG (gabah kering giling) menjadi Rp 5.115,-. HPP beras menjadi Rp 8.300,- per-kilogram. Kenaikan HPP sebesar 10%, terasa sangat minimalis manakala dibanding inflasi selama 4 tahun (tahun 2015-2019). Selama kurun waktu HPP, inflasi rata-rata tercatat 4% setahun.
Persediaan melimpah harga anjlok, seolah-olah menjadi kebiasaan setiap musim panen. Realitanya, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis harga gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan hampir sebesar 10%. Menjadi Rp 4.706,- per-kilogram. Tetapi harga beras stabil, hanya turun sekitar 2% menjadi Rp 9.815,- perkilogram.
Perkiraan panen raya (Maret-April) sebanyak 10,12 juta ton, sebenarnya tergolong miris. Karena konsumsi beras nasional per-kapita sebanyak 114,6 kg (kilogram) per-tahun. Maka untuk 265 juta jiwa penduduk Indonesia dibutuhkan 30,370 juta ton. Biasanya pula, ditambah panen kedua (sekitar Juli-Agustus), tetapi tidak banyak. Sehingga kebutuhan konsumsi beras dalam negeri masih kurang. Walau ditambah surplus tahun lalu (sebanyak 7,7 juta ton).
Bisa jadi, terdapat komunikasi (informas data) yang tidak tuntas, tentang produksi beras gabah dan beras nasional. Dua musim sebelumnya, panen total menghasilkan 68 juta ton gabah kering giling. Setelah diselip menjadi beras sebanyak 38,76 juta ton. Terjadi surplus. Sebagian beras (berkelas premium) juga diekspor ke negeri tetangga (Malaysia, dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan).
Silang data terjadi pada Kementerian Pertanian, berkait hasil panen raya. Terutama luas areal ladang padi, dan perkiraan panen. Realitanya, pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog, hanya sekitar 820 ribu ton. Sedangkan stok beras di gudang Bulo mencapai 2,3 juta ton. Bulog kewalahan menampung beras impor, harus menyewa gudang lain (termasuk gudang TNI dan Polri). Ongkos sewa gudang di berbagai daerah mencapai Rp 45 milyar.
Kekurangan produksi, niscaya memicu spekulasi impor. Beras (medium) impor lebih murah dibanding harga beras lokal. Hal itu disebabkan ongkos produksi beras dalam negeri sangat mahal. Misalnya di China, ongkos produksi beras hanya US$ 0,331. Serta di Filipina US$ 0,292. Sedangkan ongkos produksi beras dalam negeri mencapai US$ 0,369.
Sektor pertanian hingga kini masih sebagai sumber nafkah utama masyarakat Indonesia. Begitu pula beras, masih sebagai bahan pangan utama. Maka seyogianya, pemerintah menjamin stablitas ketersediaan maupun produksi beras nasional. Masih diperlukan pemuliaan usaha ke-pertani-an, terutama penggunaan pupuk yang lebih murah, dan ramah lingkungan. Bahkan pemerintah juga belum menjelaskan arti “subsidi” pupuk. Juga penyediaan (modernisasi) alat pertanian, sebagai effisiensi.

——— 000 ———

Rate this article!
Menstabilkan Panen Beras,5 / 5 ( 1votes )
Tags: