Mengevaluasi Praktik Demokrasi Kita

(Refleksi Hari Demokrasi Internasional, 15 September 2019)

Oleh :
Umar Sholahudin
Mahasiswa S-3 FISIP Unair, Dosen Sosiologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Setiap 15 September negara-negara di dunia memperingati hari Demokrasi Internasional. Dalam konteks nasinal, kehidupan demokrasi di negeri ini seperti masih berjalan tertatih-tatih dan sedang mengalami problem serius. Jika kita review, sudah hampir 20 tahun lebih kita hidup dengan dan bersama demokrasi. Para praktisi dan teoritisi politik Indonesia mengatakan praktik demokrasi Indonesia lebih liberal dibanding dengan negara-negara yang selama ini dikenal “mbahnya” demokrasi liberal seperti Amerika Serikat. Bahkan demokrasi yang berjalan saat ini dinilai sudah lepas kontrol dan jauh dari karakter, idiologi dan basis sosio-kultural bangsa kita.
Kondisi ini tentu saja menjadi keprihatian kolektif kita semua. Sebenarnya mengapa kita mengambil pilihan demokrasi atau untuk apa kita hidup dengan demokrasi, jika dalam realitasnya rakyat hidupnya jauh dari sejahtera. Sementara elit politik “enjoy” dengan kesenangan dan kemewahan politiknya masih-masing. Apakah elit politik kita sudah terjangkit penyakit “amnesia politik”, lupa diri akan nasib rakyatnya. Praktik hedonism dan permisifisme elit politik yang bermuara pada mengguritanya kasus-kasus korupsi, mulai pusat sampai daerah, dan masalah kekerasan dan anarkhisme di akar rumput (grass root) yang terjadi di beberapa daerah, merupakan dua wajah praktik demokrasi yang semakin suram.
Persolaan tersebut mengembalikan kita pada kritisisme kita atas demokrasi liberal yang saat ini menjadi sistem politik dominan di dunia. Secara etimologis, demokrasi sejatinya mengandung unsur problematis. Definisi yang umum ” pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, ia adalah definisi yang terlalu normatif, bukan definisi yang betul-betul mengacu pada sebuah entitas riil. Ini karena kenyataannya rakyat tidak memerintah. Kadang-kadang dalam praktiknya, bahkan rakyat dalam demokrasi juga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam sejarahnya (sejak Yunani kuno), praktik demokrasi bukanlah demokrasi yang sejati. Ia produk demokrasi abad 20, yang lebih mengedepankan dan mengangungkan aspek demokrasi prosedural (Saiful Munjani,2006).
Globalisasi dan demokratisasi yang mengagungkan liberalisasi politik yang dihembuskan oleh negara-negara maju ke berbagai belahan dunia, terutama ke negara-negara berkembang atau non-demokrasi, bermimpi akan melahirkan kesejahteraan bersama (collective wellfare), melahirkan tatanan politik yang demokratis bagi kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Namun pada kenyataanya, yang terjadi jusru pemeliharaan kemiskinan, pengangguran, kesejangan, kerusakan lingkungan, konflik-perpecahan sosial-politik, dan bahkan melahirkan semangat dan kesadaran politik sparatisme dan priomordialisme di berbagai negara.
Banyak kritik terhadap pandangan demokrasi liberal. Kritik tertua datang dari paham sosialisme, yang memandang bahwa kompetisi bebas seperti yang dibayangkan oleh kaum liberal memang tidak terjadi, karena ketidakadilan basis material dan struktur yang pasti melahirkan yang dikalahkan dan yang dimenangkan, bahkan sebelum berkompetisi, si pemenang sudah bisa ditebak. Dengan kata lain, jika kita mendekati dengan teori Marxis, ada ketimpangan politik struktural ketika kompetesi -yang menjadi salah satu ruh politik liberalism- antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau miskin, antara pemilik kapital ekonomi dan politik dengan negara non pemilik kapital dan akses politik. .
Watak Demokrasi Liberal
Kritik atas demokrasi juga datang dari Chantal Mouffe, yang mengatakan kemenangan demokrasi muncul sesudah rangkaian peristiwa keruntuhan Eropa Timur (baca: Uni Soviet), maka pertanyaannya yang kini muncul adalah mampukah demokrasi mengakomodasi keunggulan-keunggulan paham komunisme. Masalah ketimpangan dan keadilan menjadi persoalan Sirius dalam paham demokrasi liberal. Gustavo Esteva dan Madhu Suri Parakash bahkan menantang secara teoritis keampuhan paham demokrasi. Dampak buruk demokrasi seperti ketidakdilan dan hapusnya struktur politik lokal telah menghadirkan gerakan perlawanan. Gerakan yang hendak menghapuskan keberadaan sturktur authoritarian ini sekaligus akan mengorganisir kekuatan rakyat bagi tampilnya struktur politik yang merupakan implementasi dari demokrasi yang riil.
Kritik cukup keras datang dari mantan Pemimpin Libya, Muamar Qadhafi dalam tulisannya tentang Menyingkap Watak Dikatator dalam Sistem Demokrasi. Konsep demokrasi yang menampung gagasan pendirian partai, pemilu dan parlemen mendapat tantangan sekaligus sindirian keras. Konsep partai hanya memunculkan sekumpulan orang yang mengatasnamakan rakyat untuk meraih tujuan demi kepentingan sendiri. Tentang Pemilu disebut sebagai gagasan yang membodohkan karena rakyat memilih wakil yang tidak pernah diketahui, baik asal-usul maupun gagasannya. Kemudian tentang parlemen, Qadhafi menyatakan, hanya lembaga yang mengumpulkan lapisan masyarakat tertentu untuk menyetuji kebijakan publik yang dikesankan demokratis (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif “Wacana”, No. II, 1999, hal. 7).
Karena itu, tidak aneh kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, dalam demokrasi yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas, kaum Muslim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (capital).

———- *** ———–

Rate this article!
Tags: