Mengawal Pelantikan = Mengawal Kemurnian Demokrasi

Hingar bingar politik tanah air belakangan ini masih menjadi perhatian tersendiri warga bangsa tanah air. Termasuk moment spesial puncak prosesi demokrasi terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang tengah menjadi perhatian banyak publik.
Bisa kita simak bersama bahwa secara administrasi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sudah pasti bakal dilangsungkan pada 20 Oktober 2019 mendatang. Jadwal tersebut tidak bisa diganggu gugat. Artinya tidak bisa dimajukan, tidak pula dimundurkan. Sekalipun itu jatuh pada hari Minggu tidak masalah. Kecuali jam yang bisa fleksibel. Bisa dimajukan atau dimundurkan.
Itu artinya, hari pelantikan tetap mengikuti jadwal yang sudah disusun Komisi Pemilihan Umum sejak 2004 lalu bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selalu dilaksanakan pada tanggal yang sama, yakni 20 Oktober. Bahkan, konstitusi pun secara tegas juga sudah menetapkan aturan main tersebut. Perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa pelaksanaan pelantikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah puncak dari proses pemilu presiden yang langsung dipilih dari, oleh dan untuk rakyat.
Jadi dengan alasan dan dalih apa pun, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tidak bisa dan tidak boleh diganggu, ditolak, apalagi kita coba-coba menggagalkan. Menggagalkan pelantikan berarti melawan konstitusi. Perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, tidak sekadar seremonial biasa, tetapi memiliki legitimasi yang kuat sebagai salah satu bagian demokrasi.
Kalaupun ada ketidakpuasan sebagain rakyat terhadap kinerja pemerintahan dan hasil pemilihan presiden pada April 2019 lalu adalah suatu pilihan yang sah. Namun, ketidakpuasaan hasil pemilu dan ketidaksukaan terhadap kinerja pemerintahan yang sah dan terlegitimasi tidak bisa dijadikan dalil untuk menggulinggkan dan melakukan hal-hal yang justru akan merusak kemurnian demokrasi. Oleh sebab itu, mengawal kemurnian demokrasi adalah tugas kita bersama. Termasuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah bagian dari pendewasaan politik demokrasi.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: