Membangun Kebijakan Investasi Daerah yang Inklusif

Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabaya

Cita-cita dan misi untuk mewujudkan kesejateraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tugas dan kewajiban negara. Salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tentang kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan ekonomi yang berkemajuan dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, selain dilaksanakan oleh pemerintah, juga dapat laksanakan pihak non-pemerintah atau pihak swasta, yakni melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, pemerintah daerah tidak cukup mengandalkan kerja-kerja pemerintah daerah sendiri, tapi juga perlu mengikutsertakan dan memberi ruang usaha bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di daerah.
Berdasarkan peringkat dalam Easy of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya “menggenjot” dengan menyederhanakan sistem perizinan. Sejak Mei 2018, pemerintah telah meluncurkan program one single submission (OSS) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Kebijakan dan semangat pemerintah ini memang perlu ditangkap oleh daerah, salah satunya dengan membuat atau revisi produk hukum daerah (baca: Perda) yang relavan.
Kebijakan penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari bentuk penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, membangunan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian dearah yang berdaya saing. Penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif keuntungan semata (provite oriented) melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan daerah pada umumnya dan berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi: Peningkatan produksi daerah/penggalian potensi-potensi ekonomi daerah; Penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat; dan Peningkatan penataan hasil-hasil pembangunan/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.
Kita semua sepakat bahawa aktivitas penanaman modal yang inklusif -baik itu penanaman modal asing maupun dalam negeri- akan memberikan multiplayer efect bagi pembangunan daerah, yakni pemerataan pembangunan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, menciptakan daya saing daerah, dan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu penting dan stategisnya aktivitas penanaman modal tersebut bagi pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan fasilitasi, yakni dengan menyediakan perangkat regulasi yang memudahkan yang lebih dikenal dengan easy of doing bussiness, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan perangkat produk hukum daerah yang lebih bersahabat dan menjadikan para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Jawa Timur. Raperda tentang penanaman modal ini dilahirkan untuk mewujudkan hal itu.
Perda Invetasi yang Inklusif
Raperda ini merupakan Raperda pengganti dari Perda No. 12 tahun 2013 tentang Penanaman Modal, yang secara material tidak saja, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum bidang penanaman modal, tetapi juga untuk merespon kebutuhan saat ini dan prediksi ke depan terkait dengan visiblitas aktivitas penanaman modal, sehingga perlu dilakukan penggantian. Raperda Penanaman modal yang baru ini nantinya akan dijadikan sebagai payung hukum bagi semua Perda dan Perturan Gubernur yang mengatur perizinan penyelenggaran Penanaman Modal di Jawa Timur. Meskinpun kebijakan penanaman modal merupakan kebijakan yang penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi daerah, tetapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan daerah.
Kita semua sepakat dan berkomitmen bahwa kebijakan penanaman modal harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ; (1) Mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat; (2) Lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi daerah dan nasional, tidak bergantung pada ekonomi asing; (3) Insentif; (4) Jaminan penanaman modal (baik jaminan keamanan maupun kenyamanan; (5) Tata kelola perusahaan yang baik, dan; (6) Prinsip “Ramah Lingkungan”. Artinya kegiatan penanaman modal yang mengeksplorasi dan mengeskploitrasi sumber daya alam, harus memperhatikan ruang ekologis manusia dan alam.
Salah satu kelemahan yang jamak dimiliki daerah dalam penyelenggaran penanaman modal adalah masalah tata kelola investasi daerah, yang tercermin dalam lemahnya peran kebijakan dan pelayanan usaha yang Pemda sediakan guna memfasilitasi bekerjanya perekonomian daerah yang lebih optimal dan produktif. Selain harus mengevaluasi Produk hukum daerah yang dinilai tidak tumpang tindih (dan sebaliknya lebih bersahabat dengan iklim investasi yang inklusif), tetapi juga bagaimana menyediakan instrumen pelaksanaan peraturan perundangan-undangan (pusat sampai daerah) atau aturan teknis, baik dari aspek kelembagaan, perizinan penanaman modal, dan regulasi prosedur teknis pelaksanaannya lainnya. Kelemahan ini tentu saja harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merangcang kebijakan penanaman modal yang inklusif dan integratif dengan berbasis pada sisem Online Single Submission (OSS).
Setelah melalui pembahasan dan perbaikan akhir, Raperda Penanaman modal daerah akhirnya disepakati terdiri dari 22 bab dan 67 pasal dengan pokok-pokok materi yang cukup komprehensif. Setidaknya ada norma dan materi pokok yang diatur dalam Raperda ini, diantaranya adalah (1) Pengaturan masalah Prinsip dan Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Jawa Timur yang telah dijabarkan cukup baik dan visioner dengan lebih berorientasi pada kepentingdan daerah dan masyarakat Jawa Timur; (2) Pengaturan masalah Pelayanan Perizinan Berusaha yang berorientasi pada spirit Easy of Doing Bussiness atau kemudahan berusaha yang berbasis pada elektronik; (3) Pengaturan masalah Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan berkonsekwensi pada perlunya kebijakan deregulasi yang tepat dan relevan; (4) Pengaturan masalah pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi para penanam modal, yang diyakini akan dapat menarik para penanam modal (PMD dan PDMA) masuk ke Jawa Timur.
Spirit dan kebutuhan penyelenggaran Penanaman modal adalah adanya kepastian hukum, kemudahaan, dan keamanan. Regulasi daerah dituntut untuk lebih friendly atau bersahabat, memberikan kemudahan berusaha kepada para investor dengan tetap menjaga dan melindungi kepentingan daerah. Penanaman modal yang friendly dan ramah lingkungan.
Karena itu, kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah. Dengan adanya pemahaman yang baik dan komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan (regulasi dearah) yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi di daerah yang lebih kondusif. Dengan demikian, setiap daerah mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

———- *** ———–

Tags: