Masih 23.419 Bidang Tanah di Kabupaten Gresik Harus Disertifikatkan

Bupati, Wabup dan Kepala Kantor Pertanahan Gresik saat Rakor. [kerin ikanto/bhirawa]

Pemkab Gresik, Bhirawa
Meski sudah menyelesaikan ribuan sertifikat serta peta bidang tanah, namun masih banyak yang harus diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Gresik. Sebab, saat ini masih ada 23.419 bidang tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum terselesaikan.
Untuk mempercepat program itu Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh. Qosim langsung turun tangan. Pemkab Gresik dan Kantor Pertanahan mengundang 42 kepala desa dari 6 kecamatan untuk mengikuti rapat koordinasi di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (3/9).
Bupati meminta kepada seluruh jajaran baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk saling bekerjasama mensukseskan program PTSL ini.
Menurut Sambari, program PTSL adalah bagian dari upaya pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimanapun, kepemilikan tanah dengan kepastian hukum akan meningkatkan nilai tanah yang ada di masyarakat.
“Mohon untuk para kepala desa serta semuanya yang terlibat dalam program PTSL ini untuk mendukung dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, anda sanggup melaksanakan program ini ?” tanya Sambari .
Begitu juga Wabup Qosim, juga meminta agar semuanya mendukung terutama camat, kepala desa serta para perangkat desa yang lain.
“Program ini selain untuk kepentingan bersama terutama masyarakat yang sangat diuntungkan, juga akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah dari perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Masyarakat hanya dibebankan sedikit biaya pendaftaran. Dibandingkan dengan mengurus sendiri yang mencapai puluhan juta,” papar Wabup.
Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Asep Heri mengatakan, dari target tahun 2019 yang telah dialokasikan di Kabupaten Gresik yaitu sebanyak 63.000 peta bidang tanah serta 53.500 sertifikat yang juga harus selesai.
“Sampai saat ini masih 23.419 yang belum terselesaikan. Kami tergetkan sampai 20 September 2019 semuanya harus selesai. Saya akan turun langsung ke desa-desa kalau perlu door to door ke masyarakat untuk mengejar target yang sudah kami sepakati” katanya serius.
Kepada puluhan staf Kantor Pertanahan Gresik yang juga hadir pada Rakor ini, Asep juga meminta kesanggupan untuk lembur serta bermalam di desa-desa agar target ini selesai.
Sebelumnya, Asep Heri juga telah melaksanakan turun langsung ke desa-desa. Pihaknya bahkan yang bertugas langsung sebagai pendaftar. Asep Heri juga menanyakan kepada beberapa masyarakat tentang program ini.
“Saya tidak percaya kalau masyarakat yang tanahnya mau disertifikatkan tapi dia tidak mau. Apalagi banyak kemudahan yang diberikan. Masyarakat hanya dibebani biaya pra pendaftaran hanya Rp150 ribu perbidang berapapun luas tanahnya. Sedang biaya pendaftaran, pengukuran dan panitia semuanya gratis karena dibiayai Negara,” urainya.
Masih menurut Asep, pemilik tanah hanya wajib menyetorkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK), SPT PBB dan menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan.
Sementara, sejumlah kepala desa yang hadir menyatakan alasannya tentang tidak lancarnya program PTSL ini, yaitu pemilik tanah sedang menjadi TKI di luar negeri.
Ada tanah yang masih sengketa, baik dengan tetangga maupun dengan kerabatnya. Bahkan, ada yang beralasan tanahnya kalau disertifikatkan sulit membaginya lagi dengan anak dan cucu-cucunya. [eri]

Tags: