Mantan Kadispora Pemkab Gresik Dihukum 1 Tahun Penjara

Jairuddin, mantan Kadispora Pemkab Gresik. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemkab Gresik, Jairuddin, akhirnya divonis 1 tahun penjara dalam sidang putusan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (6/5)m kemarin.
Dalam sidang putusan yang diketuai Majelis Hakim, Rochmad SH dalam amar putusannya menyatakan mantan Kadispora, Jairuddin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemotongan dua anggaran kegiatan masing-masing sebesar 5%. Kegiatan dimaksud adalah Car Free Day dan Paskibraka 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp103.360.811.
”Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa Jairuddin menjalani masa penahanan,” kata Rochmad saat membacakan putusan.
Ditambahkan Rochmad, perbuatan Jairuddin dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto SH, membenarkan mantan Kadispora Jairrudin divonis 1 tahun panjara oleh majlis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 1,8 bulan penjara.
Sebelumnya, Andrie mendampingi Kajari Gresik, Pandoe Pramoekartika SH menyatakan mantan Kadispora Gresik Jairrudin terbukti korupsi kegiatan Car Free Day dan Paskibraka tahun 2017. ”Kami menemukan adanya pemotongan sebesar 5% dari semua kegiatan itu,” katanya.
Ditambahkan, dari kegiatan itu ada dugaan kerugian sebesar senilai Rp103.360.811.
Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni dakwaan primair pasal 2 dan subsidair pasal 3, atau pasal 12 e atau 12 f UU RI Nomor 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. [eri]

Tags: