Main Mata DPR-Pemerintah

Oleh :
Nurudin
Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kritikan masyarakat muncul. Protes dan keberatan terus berlangsung, tetapi revisi terus dilakukan dan gejolak pun mulai kelihatan. Protes mencapai titik kulminasi saat presiden mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR. Isinya mendukung revisi. Maka, harapan masyarakat itu pun sudah selesai secara proses hukum.
Namun apakah proses hukum itu berhenti begitu rupa? Ternyata tidak. Proses hukum berkaitan dengan “aksi jalanan” justru sedang dimulai. Pasca pengiriman Surpres, muncul demonstrasi ketidakpuasan atas “persetujuan” presiden pada revisi UU KPK. Meskipun salama waktu beberapa saat masih bisa ada perubahan. Tetapi gelombang demonstrasi yang awalnya sudah tidak puas atas kinerja DPR kemudian berkembang dengan menuduh presiden tidak serius pula dalam memberantas korupsi di negara ini.
Blunder
Sebenarnya, meski UU KPK sudah direvisi secara lisan presiden mengaku tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ia mengaku tidak setuju dengan revisi yang dianggapnya mengurangi tugas dan wewenang KPK.
Bebeberapa ketidaksetujuannya itu bisa dilihat antara lain; pertama, tidak setuju jika KPK harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperoleh izin dari dewan pengawasan untuk menjaga kerahasiaan. Kedua, tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur Aparat Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Ketiga, tidak setuju KPK wajib koordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini dianggap sudah baik. Keempat, tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementraian/lembaga lain.
Tentu keinginan presiden yang dianggap memperkuat KPK tersebut perlu ditanggapi dengan positif. Namun masalahnya, pendapat itu hanya terkesan retorika. Toh Surpres sudah dikirim ke DPR. Lalu isi surat itu menyatakan persetujuannya dengan mengutus menteri. Jika memang ingin memperkuat KPK kenapa tidak secara eksplisit menolak usulan DPR? Presiden secara retoris terkesan memperkuat KPK, sementara beberapa hal yang dikatakan sebenarnya tak diusulkan oleh DPR.
Sebenarnya, presiden bisa melakukan keberatan atas revisi UU KPK tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 1 presiden bisa mempunyai kekuatan untuk itu. Memang, dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan untuk membuat UU ada di tangan DPR. Namun, dalam pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa rancangan UU (RUU) harus dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Masalahnya, jika memang presiden berkeinginan memperkuat KPK maka ia bisa memberikan keberatan atas revisi UU KPK tersebut. Masalahnya, hal demikian tidak dilakukan presiden. Sementara itu, harapan setelah DPR ngotot mau revisi UU KPK, tinggal lembaga kepresidenan yang menjadi harapan masyarakat. Kenapa? Karena secara konstitusi hal demikian dibenarkan dan dijamin undang-undang. Ternyata, presiden justru bersikap lain. Tentu ada kepentingan politis di balik itu.
Kepentingan Politis
Memang pemilihan presiden langsung memberikan dampak kekuatan luar biasa pada presiden. Presiden punya legitimasi tinggi karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Selama ini legitimasi yang kuat hanya ada pada anggota DPR, karena dipilih secara langsung pula.
Sebenarnya pemilihan langsung dari rakyat tak ada jaminan bahwa sebuah lembaga punya legitimasi kuat. Kita ambil contoh, bahwa DPR era Orde Baru (Orba) juga dipilih langsung tetapi nyaris tidak bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat karena berada di bawah “bayang-bayang” kekuasaan presiden. Itu hanya salah satu contoh.
Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena lembaga negara kita itu lembaga politis. Semua diadakan karena sarat kepentingan politis. Presiden itu meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetap sarat kepentingan politis karena ia dipilih oleh “koalisi kepentingan” partai politik (Parpol). Bahkan menteri-menteri itu jabatan politis karena dipilih presiden sendiri.
Itu juga terjadi di lembaga lain. Semua hampir dipilih dan diadakan secara politis. Bagaimana dengan KPK sendiri? KPK sendiri juga politis. Mengapa nama-nama Calon Pimpinan (Capim) KPK harus disodorkan ke presiden? Politis bukan? Karena juga tergantung kepentingan presiden atas Capim KPK.
Lalu, DPR menyeleksi nama-nama Capim tersebut. Apakah DPR tidak punya kepentingan? Itu sudah tidak perlu dijawab. Individu yang terjerat korupsi itu banyak dari anggota DPR. Sebagai manusia, tentu mereka akan “gerah” dengan sepak terjang KPK. Bagaimana mungkin mereka dipilih DPR sementara harus menyorot korupsi DPR? Dari sinilah kepentingan DPR itu nyata terjadi.
Siapa saja yang lulus test di DPR dari 10 Capim yang diajukan presiden? Semua penuh dengan kepentingan politis. Mengapa Lutfi J Kurniawan (Malang) yang sudah tergaransi kapasitasnya menjadi pimpinan KPK harus terdepak? Karena kepentingan politis tersebut. Tentu DPR punya pertimbangan lain mengapa harus memilih X dan tidak memilih Y.
Oligarki
Pertanyaannya kemudian adalah mengapa memprotes DPR dan presiden? Sebenarnya persoalannya terletak karena negara ini dikelola oleh kaum oligark. Kaum oligark tidak hanya mereka yang berkepentingan secara bisnis pada politik, tetapi Parpol kita itu termasuk oligark.
Kaum oligark ini dalam orientasinya tentu pada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan kekuasaan. Kemudian kepentingan kekuasaan itu didukung oleh kepentingan ekonomi. Artinya, kepentingan politik kekuasaan akhirnya akan dihitung secara matematis ekonomis pula. Jika saya mendukung kamu, saya dapat apa dan sebagainya.
Kita bisa lihat contoh siapa yang berada di belakang lembaga DPR dan presiden. Di belakangnya ada koalisi Parpol. Tentu saja kepentingan Parpol menjadi prioritas. Itulah kenapa saat presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebenarnya itu menunjukkan senjakala oposisi karena pengaruh oligarki Parpol berada di belakang presiden dan DPR. Kita tak perlu percaya pada retorika politisi bahwa oposisi tetap penting dan akan hidup di negara kita. Tetapi dalam prakteknya tidak ada yang bisa menjamin.
Jika memang yang berdiri di belakang presiden dan DPR sama, maka tak heran jika keduanya akan bisa bermain mata. Main mata ini tentu di bawah pengawasan Parpol. Masyarakat protes pada presiden dan DPR atas revisi UU KPK benar, tetapi mengapa mereka tidak memprotes ketua Parpol?
———– *** ———–

Rate this article!
Main Mata DPR-Pemerintah,5 / 5 ( 1votes )
Tags: