Mahasiswa Surabaya Kritik Jokowi Tak Pro Rakyat

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran (Fama UPN Veteran) saat berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran (Fama UPN Veteran) saat berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

Surabaya, Bhirawa
Puluhan mahasiswa di Surabaya melakukan aksi turun jalan. Mereka  menilai selama enam bulan pemerintahan Jokowi-JK  banyak kebijakan strategis yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran (Fama UPN Veteran) Jatim ini datang membawa puluhan  motor ke Gedung Negara Grahadi dan sempat berorasi di depan Taman Apsari, Selasa (31/3).
Koordinator aksi, Bagus Catur mengatakan dalam orasinya, kondisi Indonesia saat ini mengalami fase kemunduran. Di mana pemerintah saat ini tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini.
“Padahal kita tahu semua bahwa pemerintah sekarang adalah produk pemilu langsung yang dipilih dan diberikan amanah oleh 50 persen lebih rakyat Indonesia. Di mana ketegasan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan?,” ujar Bagus di sela aksinya di depan Gedung Negara Grahadi.
Menurut Bagus, kebijakan yang digulirkan Presiden Jokowi tidak seperti yang dikampanyekan semasa akan menjadi presiden. Sudah lebih enam bulan sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden berbagai kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat. ” Sudah cukup kita melihat, dan sudah saatnya kita bangkit dari tidur panjang untuk kembali menuntut janji-janji kampanye pemerintahan saat ini,” imbuhnya.
Soal harga BBM yang fluktuatif dan berimbas kepada fluktuasi harga bahan pokok dan pangan juga disoroti mahasiswa. Kebijakan kenaikan BBM semakin menurunkan daya beli masyarakat. Apalagi nilai tukar rupiah terus merosot yang berakibat semakin melemahnya kekuatan perekonomian negara. Bagus juga menyebut di rezim pemerintahan sekarang terjadi pembiaran konflik KPK vs Polri yang terkesan mengacak-acak supremasi hukum karena justru melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Setelah aksi di Gedung Negara Grahadi, massa beralih demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka melanjutkan orasinya dan melakukan aksi teatrikal. Mereka meminta agar dewan menemui dan menyampaikan tuntutan mereka.
Aksi tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya yakni Armuji. Dalam kesempatan itu Armudji berjanji akan mengakomodasi tuntutan mahasiswa dengan mengirimkannya ke DPR RI melalui faksimil.
“Yang penting jangan sampai anarkis. Mengenai kondisi sekarang ini, saya juga merasa prihatin,” kata Armuji kepada mereka.

Ketidakmatangan Kebijakan
Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Apalagi harga BBM di Indonesia sangat berpengaruh pada ongkos produksi, sehingga pemerintah tidak bisa membiarkan harga BBM berjalan bebas di pasar seperti yang dianut oleh AS.
“Kita tidak bisa mengikuti kultur di luar yang menganut harga bebas. Kultur kita masih setengah bebas,” jelas orang nomor satu di Jawa Timur ini ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (31/3).
Disinggung apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jatim menyikapi fluktuasi harga BBM tersebut? Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo mengatakan pihaknya tidak pasrah kendati juga bukan pemegang kendali kebijakan. Sebab Pemprov Jatim hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.  Kendati demikian sebagai pejabat politik di daerah, pihaknya sudah melakukan langkah – langkah politik.
“Saya sudah mengirim surat ke Menteri Perekonomian agar bisa mengendalikan fluktuasi harga BBM. Ini lantaran harga BBM juga merupakan salah satu faktor harga produksi dari ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Da’im menegaskan pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi terkesan main – main dalam menentukan kebijakan. Hal tersebut membuat bingung masyarakat karena awalnya dinaikkan, kemudian diturunkan dan kembali dinaikkan lagi dengan jenjang waktu yang relatif singkat.
“Kalau seperti itu kan terkesan pemerintah kebingungan dalam mengambil kebijakan. Apa yang dibuat sebagai bentuk ketidakmatangan kebijakan,” kata Suli Da’im.
Ditambahkannya kenaikan harga BBM tersebut semakin menyengsarakan rakyat lantaran beban hidup mereka semakin berat mengingat harga bahan pokok yang cenderung tinggi.
Suli Da’im menegaskan harusnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan malah mengikuti pasar bebas, karena rakyat Indonesia belum siap. Jika pemerintah terus-terusan seperti ini, maka kondisi ekonomi pun tidak akan bisa stabil.
“Kondisi masyarakat saat ini sudah pada titik jenuh, dikarenakan harga yang terus-terusan naik. Walaupun harga BBM sempat turun tapi faktanya harga berbagai sembako di pasaran tidak turun. Ini menunjukkan kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di negeri sendiri, tapi malah mengikuti pasar bebas,” ujarnya. [gat,geh,cty]

Tags: