MA Vonis Empat Tahun, Eks Wali Kota Probolinggo Ajukan PK

HM Buchori, terdakwa kasus korupdi DAK Kota Probolinggo pada 2009 usai mengajukan sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (12/3). [abednego/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Mantan Wali Kota Probolinggo HM Buchori terdakwa korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kota Probolinggo pada 2009 mengajukan PK (Peninjauan KembalI) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (12/3).
PK ini diajukan Buchori lantaran Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis hukuman empat tahun penjara terhadap mantan Wali Kota Probolinggo ini. Vonis MA itu dua kali lipat dibandingkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Jatim sebelumnya yakni, hukuman dua tahun penjara.
Kuasa hukum Buchori, Wendra Puji mengatakan pengajuan PK ini dilakukan karena ada kejanggalan pada putusan kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA), yakni menjatuhkan hukuman empat tahun penjara. Beberapa kejanggalan itu, lanjut Wendar, seperti Judex Facti atau Majelis Hakim sebagai penentu terhadap fakta mana yang benar.
“Hal itulah yang membuat kami mengajukan PK karena memang tidak sesuai dengan ketidakadilan,” kata Wendra Puji usai menjalani sidang PK pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (12/3).
Wendra mengaku dalam pengajuan PK ini, dirinya tidak ada temuan barang bukti atau saksi baru yang akan disidangkan. Namun lebih mengedepankan ada kejanggalan dalam pengambilan putusan itu. “Kami berharap putusan ini nanti mengedepankan rasa keadilan,” ucapnya.
Dengan adanya kejanggalan itu, Wendra memasukkan beberapa kejanggalan tersebut ke dalam memori PK yang diajukan. “Semua sudah kami masukkan ke dalam memori PK, dan akan disidangkan Selasa (19/3) depan,” tegasnya.
Dalam putusan MA, Buchori dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Mahkamah Agung (MA). Padahal di Pengadilan Tipikor Surabaya, mantan Wali Kota Probolinggo ini dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
“Dasar putusan MA itulah yang juga termasuk dalam alasan kenapa klien kami mengajukan PK,” pungkas Wendra.
Seperti diketahui, perkara DAK Pendidikan 2009 Kota Probolinggo diusut Kejagung sejak beberapa tahun lalu. Waktu itu, Wali Kota Probolinggo dijabat oleh HM Buchori, sementara Suhadak sebagai rekanan proyek. DAK dari APBN senilai Rp 15,907 miliar itu diperuntukkan proyek bantuan fisik, yakni mebel sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.
Pengadaan itu diberikan pada 70 Sekolah Dasar (SD). Dana sharing antara Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) itu, digunakan untuk dua keperluan. Yakni pengadaan sebesar Rp 1,8 miliar bagi 70 SD se-Kota Probolinggo, dan pengadaan bangunan sebesar Rp 13,2 miliar.
Penggunaan dana itu diduga sarat penyelewengan hingga kasus ini menyeret banyak pihak. Selain Buchori, Suhadak dan Sugeng Wijaya, mereka yang tersangkut adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Maksum Subani, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga Kabid Pendidikan Dasar 2009 Masdar, Konsultan Hari Purwanto dan Didik Supriyanto.
Kemudian ada nama Ahmad Napon Wibowo selaku penyedia mebel. Lima nama yang disebut terakhir, telah dijebloskan ke Lapas Probolinggo. Ada juga nama Rudiono, penyedia mebel lainnya. Rudiono kini berstatus sebagai DPO Kejagung. [bed]

Tags: