Lima Ketua Parpol Datangi Kantor KPU Surabaya

Lima ketua parpol yang tergabung dalam Aliansi Partai Pejuang ketika menyerahkan tuntutan kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, Senin (22/4).[andre/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Lima ketua parpol di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Partai Pejuang Demokrasi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Senin (22/4).
Mereka adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf, Ketua DPC Gerindra BF Sutadi, Ketua DPD PAN Hafid Suaidi, Ketua DPC PPP Buchori Imron dan Ketua DPC Hanura Edi Rahmat.
Mereka menyerahkan surat kepada KPU Surabaya yang diberikan kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi. Dalam surat tersebut, ada dua hal yang disampaikan.
Pertama mereka meminta KPU Surabaya melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya nomor 436/K-JL-38/PM.05/02/IV/2019.
Kedua, menyatakan batal semua C1 hasil penghitungan di semua TPS dan mengganti C1 TPS hasil penghitungan ulang di kecamatan-kecamatan agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi Indonesia.
“Sebenarnya ada tujuh yang bertanda tangan di sini (surat), tetapi dua orang berhalangan hadir,” kata Sutadi. Dua orang yang dimaksud adalah Ketua DPD PKS Surabaya Rusli Effendy. Selain itu adalah caleg personal DPR RI dapil 1 dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.
Menurut Sutadi, keinginan mereka adalah mengawal Pemilu 2019 secara jujur dan adil. Sebaliknya, ternyata justru ditemukan dugaan pelanggaran yakni adanya penyusutan suara untuk parpol tertentu. Di sisi lain, ada parpol lain yang suaranya menggelembung.
“Ada pola yang serupa di beberapa dapil. Selisihnya sama, ada yang 20, 30 bahkan 100 suara,” lanjutnya.
Di sisi lain, Musyafak Rouf membeberkan beberapa temuannya di lapangan. Misalnya di TPS 70 Banyu Urip Kecamatan Sawahan. Ada parpol tertentu yang hanya mendapat 19 suara tapi ditulis 49.
Contoh lain di TPS 127 Mojo, mendapat 39 suara ditulis 89 suara. “(Temuan) seperti ini banyak sekali. Di situlah kami terpanggil untuk menyuarakan pemilu jujur dan adil agar dihitung kembali perolehan suaranya,” kata Musyafak.
Musyafak mengatakan, praktik kecurangan itu terjadi di tingkat pemilihan legislatif, sebanyak 35 persen dari total 8.146 TPS di Kota Surabaya. “Data kami menunjukkan jika 35 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar,” katanya.
Dia juga menduga, ada pihak yang sengaja melakukan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu parpol. Ini berdasarkan temuan adanya ketidakcocokan data di sejumlah TPS. Salah satunya, di TPS 97 Kelurahan Petemon Sawahan.
Kecurangan lainnya, adalah pengurangan perolehan suara sah oleh Partai Peserta Pemilih tertentu, kesalahan dalam rekapitulasi suara, jumlah keseluruhan melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan Salinan form C1.
Berdasarkan temuan itu, Musyafak bersama pimpinan partai lain pun mengaku telah menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, dengan menghitung suara ulang. Mereka ingin rekapitulasi suara yang saat ini sedang berlangsung di tingkat PPK dihentikan. Selain itu, mereka juga mendesak Bawaslu dan KPU untuk mengusut tuntas siapa dalang kecurangan tersebut. Sebab menurutnya ini telah masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Ketua DPC PPP Buchori Imron menambahkan KPU harus bisa lebih jauh melihat jika ada perencanaan penyusutan dan penggelembungan suara. “Kita kan ingin pemilu jujur adil, bukan ada faktor kesengajaan (penggelembungan suara),” tegasnya.
Ia khawatir, jika tidak ada penindakan atas yang terjadi sekarang, dalam proses pesta demokrasi pada pemilu-pemilu mendatang, hal seperti ini bisa terjadi lagi. “Jadi harus diselesaikan setuntas-tuntasnya,” katanya kembali.
Aksi Damai
Sejumlah massa menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Surabaya, Senin (22/4). Mereka mendesak pihak KPU agar melakukan penghitungan ulang dan mendiskualifikasi partai politik serta caleg yang terlibat dalam kecurangan.
Koordinator Aksi Susi Susanti mengatakan ada dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Misalnya, adanya penggelembungan perolehan suara sah dan pengurangan perolehan suara sah. Ini berdasarkan temuan hilangnya beberapa berkas C1 di sejumlah TPS.
“Ada yang kelebihan 1 suara, terus ada yang C1 nya hilang. Seperti di Kecamatan Mulyorejo, di TPS 21, itu berkas C1 nya hilang. Ada kejanggalan C1 hologram tidak ada nama ini, tapi di C1 plano ada. Ada juga selisih, misalnya di daftar 270 orang, tapi di kotak suara ada 271. Nah, 1 ini dari mana?” kata Susi.
Atas temuan ini, kata dia, sejumlah massa yang hadir ingin pihak KPU melakukan penghitungan ulang. Dalam hal ini, pihaknya mengaku belum mengetahui pasti apakah ada oknum di balik temuan kecurangannya itu.
Namun, dia juga ingin pihak KPU menindak tegas apabila memang ada oknum yang bermain curang dalam pelaksanaan Pemilu 2019. [dre]

Tags: