Lengkapi Bukti di MK, KPU Kota Probolinggo Bongkar Kotak Suara

Hudri Ketua KPU Kota Probolinggo berada di gudang penyimpanan.(Wap)

Probolinggo, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo membongkar kotak suara hasil pemlu 2019 di wilayahnya, Selasa 18/6 malam. Pembokaran untuk persiapan penyusunan kelengkapan alat bukti sengketa pemilu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan KPUD kabupaten Probolinggo lakukan pleno dalam menetapkan caleg terpilih.
“Ini juga untuk melengkapi hasil publis yang harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Karena menyangkut keterbukaan informasi publik hasil pemilu ,” kata Hudri Ketua KPU Kota Probolinggo, saat berada di lokasi gudang penyimpanan di jalan Anggrek Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
Hudri menambahkan, pembongkaran dokumen kotak suara ini atas perintah KPU RI. Sehingga KPU daerah langsung melakukan pembongkaran dokumen. “Semua dokumen sudah kami kirimkan melalui KPU Jatim, ini tidak hanya di Probolinggo saja mungkin seluruh KPU di Indonesia,” tegasnya.
Situng form hasil pemilu untuk pilpres sudah rampung 100 persen. Sedangkan untuk DPR RI 95 persen, DPR Provinsi dan Kota 92 persen. “Jadi total dari DPR RI dan DPR Provinsi serta Kota masih ada pekerjaan kurang lebih 8 persen situng yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Formulir yang dilihat dalam kotak suara berupa alat bukti hasil rekap ditingkat kelurahan, formulir DAA1; tingkat Kecamatan DA 1; dan DB 1 untuk tingkat Kota. Begitu juga untuk formulir DB2 dan DA 2 yang merupakan catatan khusus atau keberatan serta formulir kahadiran saksi di semua tingkat juga dilihat. “Proses pembongkaran kotak suara ini dibatasi sampai dengan 21 Juni besok,” ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, pada waktu yang sama menggelar rapat pleno penetapan calon legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. Hasil dari rapat pleno ini nantinya akan disampaikan pada saat mengundang perwakilan partai politik (parpol) di Kabupaten Probolinggo.
Rapat pleno penetapan caleg terpilih hasil Pileg ini dihadiri oleh para Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Sekretaris dan para kasubbag di Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo.
“Setelah rapat pleno ini akan diadakan rapat pembentukan panitia penetapan. Setelah itu KPU Kabupaten Probolinggo akan mengundang parpol dan akan memberitahukan caleg terpilih agar mempersiapkan diri dalam acara penetapan nanti,” kata Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim.
Menurut Lukman Hakim, ada hal yang perlu diperhatikan untuk caleg terpilih sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, agar bisa segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Hal ini supaya segera dipenuhi agar tidak menghambat jadwal dan acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang baru,” jelasnya.
Lukman Hakim menerangkan penyerahan LHKPN ini dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya. “Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, jika tidak menyerahkan maka akan ditunda pelantikannya,” tambahnya.(Wap)

Tags: