Lembaga Penerangan Khusus

Oleh :
Sugeng Winarno
Penulis Adalah Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Dewan Pers mengusulkan dibentuknya Lembaga Penerangan Khusus (LPK) untuk kondisi di Papua terkini. Lembaga ini menjadi penting keberadaanya terutama untuk meluruskan beragam informasi yang simpang siur di Papua. Tak hanya itu, lembaga ini juga untuk membentengi masyarakat dari maraknya pemberitaan media asing dengan pembingkaian (framing) peristiwa Papua ini menurut versi mereka. LPK diharapkan menjadi menjernih informasi di tengah masifnya hoax terkait Papua.
Ketika pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup akses internet di Papua dan Papuan Barat justru menimbulkan persoalan baru. Putusnya koneksi internet tak hanya melumpuhkan sejumlah bisnis berbasis online, namun hak masyarakat untuk mendapat informasi jadi terbelenggu. Rasa ketakutan pemerintah akan merebaknya berita bohong (hoax) dengan memblokir internet dan media sosial memang cukup beralasan, namun cara ini tak cukup bijak.
Di saat informasi dibuntu, justru yang terjadi orang akan mencari informasi dengan caranya sendiri. Situasi ini bisa jadi justru dimanfaatkan oleh para produsen hoax untuk melancarkan aksinya. Sejumlah media asing juga berpeluang menggoreng-nggoreng isu Papua ini. Isu dan pemberitaan soal Papua menjadi liar, tak terkendali, dan tak ada sumber resmi dari pemerintah yang kredibel dan dapat menjadi rujukan banyak orang. Akhirnya informasi versi hoax tumbuh subur dan dapat memperkeruh suasana.
Waspada Penyiram Minyak
Api yang menyala di Papua tak mungkin membara kalau tak ada yang menyulutnya. Tak mungkin api itu membesar kalau tak ada yang menyiramkan minyak. Tentu para penyiram minyak ini ingin suasana semakin keruh. Munculnya kegaduhan, perusakan, pelemparan, dan pembakaran sejumlah fasilitas publik dan bisnis di Papua merupakan bukti para penyiram minyak itu telah berhasil bikin gaduh suasana.
Seperti diberitakan oleh sejumlah media, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Sejumlah penunggang gelap di kerusuhan Papua menjadikan api tersembunyi di balik sekam itu semakin membesar dan berkobar. Api itu juga disulut lewat munculnya hoax yang sangat masif.
Menurut keterangan Kominfo, sejak peristiwa pertama kerusuhan di Papua pecah, yakni 18 Agustus lalu, sudah ada lebih dari 300.000 URL hoax tentang Papua. Masifnya hoax ini bisa serupa minyak yang dapat menyulut api kerusuhan. Informasi yang tak berdasar dan bersumber pada fakta muncul mengagitasi masyarakat Papua dan dapat mengusik ketenangan. Tak sedikit yang akhirnya terbakar dari sulut api dan siraman minyak dari para produsen hoax.
Dalam situasi maraknya hoax yang tak terbendung seperti ini idealnya pemerintah muncul sebagai pelurus informasi. Mestinya dalam peristiwa Papua ini ada lembaga yang kredibel yang bisa memberikan informasi yang jelas dan benar. Ada semacam media center yang dapat menjadi rujukan banyak orang. Dalam kaitan ini maka lahirnya lembaga penerangan menjadi penting. LPK bisa meminimalisir laju informasi liar dan menyesatkan yang dapat memicu amuk massa.
Tak ada asap kalau tak ada api. Untuk itu peristiwa meletusnya konflik Papua ini bisa menjadi sarana introspeksi bagi para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Peristiwa Papua ini juga menjadi pekerjaan rumah dan ujian bagi keIndonesiaan kita. Semoga ujian lewat peristiwa Papua ini bisa menjadikan negeri ini lulus menjadi negara besar yang bersatu dengan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Segala perbedaan semoga menjadi sebuah kekuatan menjalin persatuan, bukan perseteruan.
Narasi Perdamaian
Informasi terkait konflik di Papua keruh. Persoalan tak jernih dan simpang siur. Beragam informasi yang muncul, terutama di media sosial tak mampu menjernihkan persoalan. Untuk mengatasi situasi ini diperlukan penjernih informasi. Dalam kaitan ini peran media arus utama (mainstream media) menjadi sangat diharapkan. Media arus utama harus hadir sebagai the clearance house of information. Untuk itu aksesibilitas masyarakat Papua pada media arus utama nasional juga harus dijamin berjalan lancar.
Tak bisa dimungkiri bahwa peristiwa di Papua telah memunculkan pembingkaian (framing) yang beragam dari sejumlah media. Tak hanya media tanah air, sejumlah media asing juga tak sedikit yang memberitakan “miring” tentang kasus Papua ini. Framing yang dilakukan media memang sah-sah saja. Karena pada prinsipnya masing-masing media punya cara tersendiri dalam menyajikan fakta. Namun dalam pemberitaan media hal yang juga penting dikedepankan adalah obyektivitas.
Pemberitaan yang obyektif adalah pemberitaan yang bersumber pada fakta. Dalam pemberitaan kasus Papua tak semua media menjunjung prinsip obyektivitas ini. Seperti ramai dikeluhkan oleh pengguna media sosial dan netizen bahwa pemberitaan tentang Papua yang dilakukan sejumlah media asing tak semua obyektif. Isu Papua selama ini memang menjadi isu seksi dan menjadi perhatian yang cukup besar bagi dunia. Kondisi inilah yang menjadikan peristiwa terkini di Papua mendapat porsi pemberitaan yang besar bagi media asing.
Dalam situasi seperti ini idealnya muncul lembaga yang hadir sebagai penyeimbang informasi. Beragam informasi yang dinilai tak sesuai dengan fakta bisa dijelaskan dengan lebih obyektif. Namun kehadiran lembaga ini hendaknya justru tak menjadi penyeragam informasi dalam satu versi. Munculnya LPK semestinya tak hanya sebagai corong pemerintah yang hanya menyampikan informasi versi pemerintah dan tak obyektif melihat persoalan dari banyak sudut pandang.
Narasi-narasi yang mengajak pada perdamaian harus dikedepankan oleh sejumlah pihak. Sejumlah narasi hoax yang memecah belah bangsa harus mampu dilawan dengan pesan-pesan persatuan dan perdamaian. Media arus utama dan media sosial harus menciptakan suasana yang kondusif demi gejolak Papua tak terus memanas. Segala upaya represif melalui pendekatan aparat keamanan hendaknya mulai dikurangi.
Upaya dialog dengan duduk bersama bisa jadi perlu segera ditempuh guna mendapatkan solusi terbaik yang melegakan bagi semua. Masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia lebih bijak duduk bersama, berdialog mencari solusi terbaik demi kemajuan Papua dan persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa kerusuhan Papua beberapa waktu lalu hendaknya tak kembali terulang. Semua pihak harus mampu menahan diri dan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

——————– *** ——————–

Rate this article!
Lembaga Penerangan Khusus,5 / 5 ( 1votes )
Tags: