Lahannya Dicaplok BPWS, Warga Bangkalan Wadul DPRD Jatim

Anik Maslachah Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan Nakal

DPRD Jatim, Bhirawa
Persoalan tanah di sekitar Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sisi Madura untuk pengembangan kawasan Madura ditemukan ada persoalan terkait pembebasan lahan.
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dinilai telah lakukan manipulasi kepemilikan lahan dengan membebaskan lahan milik warga sekitar tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya.
Ini tampak dengan kedatangan salah satu warga yang merasa lahannya belum dibebaskan tapi sudah diklaim BPWS lahan tersebut telah dibeli secara sah.
“Ini ada warga sah pemilik lahan yang merasa sampai saat ini belum mendapatkan ganti pembebasan lahan. Namun pihak BPWS mengklaim lahan tersebut telah dibeli secara sah melalui kepala desa,” ungkap Mathur Husayiri anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura, Rabu (10/9) kemarin.
Menurut Mathur dalam keterangan didampingi Suliha warga desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Bangkakan Madura pemilik sah lahan yang diklaim BPWS, dalam kasus pembebasan lahan untuk pengembangan Suramadu sisi Madura ada warga negara yang merasa dirugikan lantaran lahan miliknya seluas 385 M2 diserobot oleh oknum kepala desa bekerjasama dengan warga setempat untuk menguasai lahan dan dijual ke BPWS dengan nilai Rp.3,3 miliar.
“Ibu Suliha warga Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan ini salah satu korban penyerobotan lahan yang dijual ke BPWS. Karena tak kunjung mendapatkan keadilan walaupun sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim sejak tahun 2016 lalu,” ungkapnya.
Menurut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, penyerobotan lahan milik Suliha ini diduga kuat ulah Radjeman selaku kepala desa setempat bersama Durasman alias Abdurrahman dan Sumina.
“Terbukti ada satu obyek tanah dengan nomor letter C, 2183 dimiliki oleh orang yang berbeda. Yang pertama pemilik asli Suliha, dan yang kedua atas nama pasangan Abdurrahman dan Sumina. Suliha mendapatkan lahan tersebut dari hibah yang diberikan kakeknya,” jelas Mathur.
Sementara itu Suliha menjelaskan bahwa sejak awal dia enggan menjual lahan karena tidak membutuhkan uang. Namun tiba-tiba sekitar bulan Desember 2015, Suliha mendapat kabar jika lahannya sudah dijual oleh Abdurrahman dan Sumina.
Saat diklarifikasi, Abdurrahman mengaku tidak pernah menjual lahan milik Suliha karena lahan yang dijual adalah miliknya sendiri. Namun Abdurrahman dan Sumina mengaku pernah diminta oleh kepala desa untuk menyetor KTP dan tanda tangan.
Anehnya saat dikejar informasi tersebut ke kepala desa, justru kepala desa bermaksud ingin memediasi padahal kakek Suliha ngotot tak mau menjual tanah yang sudah dihibahkan kepada cucunya.
“Tanpa sepengetahuan pihak keluarga pemilih sah atas lahan tersebut, tiba-tiba sudah ada transaksi atas lahan atas nama Abdurrahman dan Sumina dengan BPWS. Abdurrahman ngakunya hanya diberi uang sebanyak Rp.300 juta dari penjualan senilai Rp.3,3 miliar,” ungkap Suliha.
Atas tindakan kesewenang-wenangan itu, Suliha bersama keluarga kemudian melaporkan tindakan penyerobotan tanah ke Polda Jatim dengan nomor LBB/322/III/2016/UM/SPKT POLDA JATIM tertanggal 18 Maret 2016.
Tindakan para terlapor dinilai telah melanggar Pasal 266 KUHP Jo Pasal 167 KUHP Jo Pasal 385 KUHP, sebidang tanah kering seluas 4385 M2 surat petok D di Dusun Krasak Kelurahan Sukolilo Barat Kec Labang Kab Bangkalan
Anehnya kendati sudah 3 tahun berjalan, namun tindaklanjut aparat dari Polda Jatim terkesan jalan di tempat.
“Karena itu saya mendesak Polda Jatim lebih serius menangani laporan ini sebab kuat dugaan ada tindak pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan oleh aparat desa sekaligus melibatkan aparat kecamatan,” lanjut Mathur
“Saya juga dapat memastikan kalau BPWS tidak teliti dalam proses pembebasan lahan di Desa Sukolilo Barat Kec Labang Kab Bangkalan. Karena itu BPWS harus mengkaji ulang sebab pasti ada keterlibatan oknum dari pihak BPWS maupun Pemkab Bangkalan,” pungkas politisi yang di DPRD Jatim tergabung dalam Fraksi Keadilan Bintang Nurani. (geh)

Tags: