Kursi Wakil Bupati Malang Terancam Kosong

Ketua DPRD Kab Malang Hari Sasongko

Kab Malang, Bhirawa
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terhadap Bupati Malang non aktif Rendra Kresna, yang telah di vonis enam tahun kurungan penjara. Maka kursi Bupati Malang (N1) secara estafet akan dilanjutkan Wakil Bupati Malang HM Sanusi, yang kini berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang.
Namun, setelah Sanusi sudah dilantik sebagai Bupati Malang definitif, hal ini menjadi perdebatan diantara partai pengusung, yang saat itu mendukung Calon Bupati Malang Rendra Kresna dan Calon Wakil Bupati Malang HM Sanusi, yakni terkait jabatan kursi Wakil Bupati Malang (N2). Tapi berdebatan kekosongan kursi N2 itu, langsung mendapatkan respon dari anggota DPRD Kabupaten Malang.
“Kami hingga kini belum menerima usulan Calon Wakil Bupati Malang dari partai pengusung. Sehingga jika tidak ada usulan dari partai pengusung, maka kursi N2 bisa jadi kosong hingga jabatan Bupati Malang definitif habis,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, Selasa (11/6), kepada wartawan.
Menurutnya, partai pengusung pencalonan pasangan Bupati Malang saat itu, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan bangsa (PKB). Dan berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga partai politik (parpol) dan partai koalisi mengusulkan dua orang calon kepada DPRD yang akan menduduki kursi N2.
Pengisian kekosongan kursi N2, lanjut Sasongko, hal itu tergantung dari partai pengusung, agar segera mengusulkan dan menyampaikan dua calon Wakil Bupati Malang. “Tapi yang harus diingat, pengisian jabatan Wakil Bupati Malang, jika masa jabatan Bupati Malang definitif lebih dari 1,8 tahun. Dan jika masa jabatan bupati dibawah 1,8 tahun, maka tidak ada wakil bupati. Artinya, jabatan Wakil Bupati Malang kosong,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia telah mencontohkan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sandiago Uno, yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur, karena mencalonkan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Sehingga terjadi kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI, namun hingga kini kursi Wakil Gubernur masih belum ditentukan dan masih kosong.
Jika nantinya, kata Sasongko, kursi N2 kosong, hal tersebut tidak akan mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Malang. Dan dirinya juga berharap agar kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus tetap berjalan optimal dalam pelayanan masyarakat. “Meski nantinya ada kekosongan kursi Wakil Bupati Malang,” pungkas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang ini. [cyn]

Tags: