KPK Minta Inspektorat Selidiki Surat Edaran Dindik Kabupaten Malang

Ruang kelas dari tingkat SD-SMP dihimbau Dindik Kab Malang terpasang foto naskah teks Pancasila, Presiden dan Wakil Presiden, serta foto pahlawan nasional

Kab Malang, Bhirawa
Berawal dari Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di semua lembaga pendidikan, baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun tingkat  Sekolah Menengah atas (SMA), maka setiap ruang kelas di lembaga pendidikan tersebut  harus memasang foto naskah teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa foto pahlawan nasional.
Sehingga dengan berdasarkan SE Kemendikbud tersebut, selanjutnya Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang juga melayangkan SE kepada lembaga pendidikan ditingkat SD dan SMP, agar memasang foto sesuai dengan SE Kemendikbud. Namun dalam himbauan Dindik tersebut, banyak lembaga sekolah merasa dipaksa untuk membeli. Bahkan terkesan Dindik telah memaksa membeli kepada salah satu rekanan yang ditunjuk oleh Dindik setempat.
Sedangkan SE yang dikeluarkan Dindik tersebut, maka hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Rabu (13/3), kepada wartawan, bahwa SE yang dilayangkan Dindik Kabupaten Malang seharusnya tidak perlu ada. Karena untuk memasang foto yang dimaksud Kemendikbud,  hal itu sudah menjadi kebutuhan lembaga sekolah.
“Sebab tanpa SE dari Dindik, lembaga sekolah sudah menganggarkan untuk memasang foto Presiden dan Wakil Presiden, naskah Pancasila, serta foto-foto pahlawan nasional. Karena dugaaan muncul adanya paksaan harus membeli di salah satu rekanan Dindik, maka patut diduga ada yang tidak beres dalam himbauannya itu,” tegasnya.
Menurut, matan Kepala Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ini, jika memang itu sifatnya paksaan, dan pengadaannya hanya ditangani oleh satu rekanan, maka harus ditangani dengan benar. Sedangkan pemasangan foto yang dimaksud Kemendikbud bukan kebutuhan yang sangat mendesak. Dan dirinya sangat yakin, jika di lembaga pendidikan di Kabupaten Malang sudah terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden, teks Pancasila, dan foto pahlawan nasional.
“Kalaupun di lembaga pendidikan belum terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden, teks Pancasila, dan foto pahlawan nasional, jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga Dindik tidak seharusnya melakukan pengadaan, apalagi diduga dilakukan dengan cara memaksa,” papar Didik.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengatakan, persoalan Dindik Kabupaten Malang mengeluarkan SE kepada lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP terkait pemmbelian foto Presiden dan Wakil Presiden, teks Pancasila, dan foto pahlawan nasional, pada rekanan yang ditunjuk Dindik, hal ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan yang kita lakukan dasarnya SE, karena SE itu bersifat himbauan, dan kenapa pembelian harus dilakukan secara kolektif. “Oleh karena itu, dirinya saat ini sedang mendalami SE Dindik tersebut. Dan jika nanti, proses pendalaman selesai, maka Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan itu,” jelasnya.
Ditegaskan, persoalan pengadaan foto naskah teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa foto pahlawan nasional, ini sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan lembaga rasua itu, tidak hanya menyoroti Dindik atas persoalan tersebut, tapi KPK juga meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa pejabat Dindik  yang berwenang mengeluarkan SE.
Tridiyah menjelaskan, SE yang dikeluarkan Dindik Kabupaten Malang untuk lembaga pendidikan ditingkat SD dan SMP, agar membeli foto naskah teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa foto pahlawan nasional, diindikasi terjadi penyelewengan. Sehingga persoalan itu muncul, karena KPK memperoleh pengaduan masyarakat, yang selanjutnya Inspektorat diminta untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya. [cyn]

Tags: