Kontroversi Pasal Aborsi dalam RKUHP

Oleh :
Oryz Setiawan
Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Hari-hari ini kita disuguhkan dengan maraknya demontrasi di berbagai wilayah di Indoensia menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Salah satu problem yang menjadi kontroversi dalam masyarakat dalam RKUHP adalah Pasal Aborsi. Pasal-pasal dalam RKUHP tersebut dipandang sangat rentan mendiskriminasi korban perkosaan. Dalam Pasal 251, Pasal 415, dan Pasal 470. Pasal 470, misalnya, mengatur kalau setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal empat tahun. Secara prinsip tindakan aborsi adalah bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dapat dijerat masuk jeruji besi kecuali dengan alasan tertentu yang diatur oleh regulasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 75 ayat (1) dimana “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.
Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Selain itu terjadi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pada kasus kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi pada kasus tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Pada kasus aborsi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan tindakan antara lain : pertama, sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat dan kompetensi.
Ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Keempat, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan serta Kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Hal ini bermakna bahwa melakukan praktik aborsi hanya dapat dilakukan dengan persyaratan ketat termasuk terdapat indikasi medis dengan keputusan dari aspek profesional medis. Apapun dalilnya, aborsi sesungguhnya melahirkan berbagai dampak buruk terutama bagi korban pemerkosaan seperti menimbulkan dampak traumatik sehingga membutuhkan proses pendampingan/konsultasi psikologis termasuk dampak stres pasca taruma. Selain itu korban yang mengalami distabilitas emosi intens dan tidak dapat diprediksi, tak jarang menimbulkan gangguan ingatan yang mengganggu, kehilangan nafsu makan, kesulitan tidur, hingga mimpi buruk yang pada akhirnya sulit menjalani kehidupan secara normal, apalagi menceritakan kejadian yang di alaminya.
Kesehatan Reproduksi
Aborsi adalah salah satu isu klasik yang selalu menarik diperdebatkan. Usia perdebatan mengenai aborsi sudah setua usia kehidupan manusia. Polarisasi dari perbedaan pandangan ini merupakan pembelaan atas hak hidup janin atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Aborsi karena kehamilan yang tak dikehendaki adalah isu yang kembali mengemuka terutama termaktub dalam salah satu isu yang dianggap kontroversial dalam RKUHP yang sedang diperdebatkan. Dalam KUHP abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus sehingga terdapat anggapan bahwa “hak hidup” calon manusia yang memperoleh perlindungan khusus. Dengan kata lain, hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Namun di sisi lain, hak perempuan terutama terhadap Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD) seperti korban pemerkosaan belum memperoleh hak yang setara. Harus diakui, korban pemerkosaan berdampak panjang, harus menghadapi proses hukum, cibiran dan cercaan masyarakat sebagai hukuman atau sanksi sosial ditambah lagi label atau stigma korban pemerkosaan hingga beban membesarkan anak di masa depan serta tanggungan biaya pembuktian tes DNA yang tidak sedikit. Hingga kini, legalitas aborsi adalah realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat. Berbicara masalah aborsi tak lepas dari kondisi kesehatan perempuan yakni kesehatan reproduksi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Bab 3 Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu (pra hamil, hamil, pasca hamil termasuk persalinan dan setelah kelahiran) untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi resiko angka kematian ibu. Harus diakui, saat ini posisi korban pemerkosaan sangat lemah. Singkat kata Peraturan Pemerintah ini mewajibkan pemerintah agar mengatur tanggung jawab pemerintah (daerah), pelayanan kesehatan ibu secara komprehensif, indikasi kegawatdaruratan medis serta perkosaan sebagai sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Sayangnya hingga kini belum ada fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan tanggung jawab tersebut secara signifikan dan paripurna, terutama dampak psikologis dan dampak sosial ekonomi yang harus ditanggung korban.
———– *** ————-

Rate this article!
Tags: