Komisi KKLD DPRD Gresik Ke Semarang dan Kementrian Tenaga Kerja RI

komisi IV DPRD Gresik pada Kementrian Tenaga Kerja RI

Gresik, Bhirawa.
Komisi I melakukan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD ), mereka membawa misi terkait pembuatan ranperda menara telekomunikasi microcell. Dan ranperda tentang pinjaman kredit lunak. Kunjungan dilakukan pada Kepala Dinas Kominfo kabupaten Semarang, dan ke Kementrian tenaga kerja RI.
Memurut Ketua Komisi I DPRD GresiknJumanto mengatakan, bahwa pembuatan perda sebagai tindak lanjut dari revisi perda no 19 tahun 2012. Tentang telekoninikasi terpadu yang akan diubah, dan perda jasa umum ritribusi investasi akan dirubah menjadi. Perda ritribusi pengawasan dan pengendalian, nama perda ini akan lolos pada saat pengajuan pada mentri keuangan.

Kunjungan Komisi I DPRD Gresik Pada Kepala Dinas Kominfo kabupaten Semarang.

Dalam kunjungan di Kepala Dinas Kominfo kabupaten Semarang, dari perda menara telekomunikasi microceel. Di semarang adalah nomer dua se indonesia yang telah memberlakukanya, hasil yang di dapat dan di setor ke PAD mencapai 2 miliar. Penerapan perda juga tidak tegas dari sat pol pp, berlaku tegas bagi yang belum dan tidak berijin langsung di robohkan.
“Meski masih ada kendala, dari 820 menara dan yang berijin 400 karena masuk pada zono merah. Tapi perlu kita adopsi, karena di Gresik microcell sudah mulai tumbuh dan sayang kalau tidak bisa dapat PAD. ” kata Jumanto.
Jarak untuk pendirian microcell sudah diatur yaitu 250 meter, kalau di gresik tidak ada perda tersebut
Maka patut di sayangkan, untuk itu melalui inisiatif komisi akan dilakukan pengodokan. Sehingga bisa muncul perda, sehingga ada dasar hukum ketika sat pol pp melakukan penertipan maupun dinas melakukan proses ijin.
Ditambahkan Jumanto, bahwa microcell telah tumbuh di gresik. Untuk itu perlu dasar payung hukum, yaitu perda. Perda ini nanti yang akan mengatur, juga menara telekomunikasi.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Menga Bagus Saputra mengatakan, bahwa kunjungan dilakukan pada ke Kementrian tenaga kerja RI. Terkait pengawasan sehubungan dengan banyaknya masalah yang terjadi dilapangan, atas kewenangan pengawas yang ada di propinsi. sedangkan untuk permasalahan industrial lebih banyak ditemui dikabupaten atau kota.
Untuk tenaga kerja lokal sebaiknyakomposisi 50 persen. Sedangkan yang terjadi dilapangan, banyak pekerja dari luar daerah alasan skill. Dan upah minimum sektoral kabupaten, dalam hal ini upah yang ditetapkan oleh
Gubernur. Selayaknya ditetapkan dulu sebagai acuan, terkait outsourcing yang seharusnya mendapat perhatian karena dengan kebijakan banyak ketidak adilan yang diterimakan kepadapekerja. [adv.kim]

Tags: