Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Nilai Sengketa Pilkades Membingungkan

Trenggalek, Bhirawa
Rapat kerja antara komisi I DPRD Trenggalek tentang sengketa Pilkades (Pilihan Kepala Desa) dengan Dinas Pemerintahan Desa di gelar di ruang aula Gedung DPRD Trenggalek. Rabu(20/3).
Pada saat rapat Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Ardin T.H Nadaek menyampaikan terkait persoalan sengketa Pilkades yang terjadi di Desa Karanggandu beberapa waktu lalu bukanlah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Dikatakan Ardi hal itu merupakan tanggung jawab BPD desa setempat.
” Jadi persoalan sengketa Pilkades Desa Karanggandu tanggung jawabnya BPD setempat. Karena yang yang mengangkat panitia Pilkades itu dari BPD” kata Ardi
Kendati demikian pernyataan Ardi tersebut sontak dicela Samsuri yang saat itu memimpin rapat. Dan mengatakan apa yang diucapkan Ardi cukup membingungkan. Mengingat selama ini informasi yang ia terima jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan Pilkades, maka dalam tahapan pengaduan harus secara bertahap
” Saya kok bingung mendengar penjelasan dari Dinas PMD ini. Katanya jika ada sengketa Pilkades di laporkan mulai dari BPD, Camat sampai pada Panitia Pilkades Kabupaten, tapi sekarang dari Dinas PMD mengatakan persoalan Pilkades menjadi tanggung jawab BPD. Loh ini yang benar yang mana” terang Samsuri
Lanjut Samsuri meminta Ardin untuk membacakan berita acara yang pernah di tangani oleh Dinas PMD dalam pelaksanaan Pilkades Karanggandu di ruang rapat tersebut.
Di bacakan Ardin, bahwa dua hari pasca Pilkades di Desa Karanggandu, Cakades nomor urut dua Asmadi melaporkan panitia bahwa ada kecurangan dalam pemilihan kepala desa lantaran pihaknya merasa dicurangi.
Selang dua hari kemudian Panitia Pilkades melakukan musyawarah namun tidak melibatkan kedua calon kepala Desa. Dengan Alasannya bila kedua calon kades ini di hadirkan pada saat musyawarah di Balai Desa Karanggandu di kawatirkan terjadi bentrokan antar pendukung kedua calon kades.
Dalam musyawarah tersebut ternyata panitia Pilkades merasa tidak mampu memfasilitasi persoalan yang ada saat itu. Kemudian panitia Pilkades meminta agar kasus sengketa Pilkades ini di serahkan pada tingkat kecamatan hingga Kabupaten.
” Berdasarkan laporan dari camat maka kami dari panitia Kabupaten akan meriksa dan mengkaji ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan Pilkades” katanya. (Wek)

Tags: