Komisi A Sepakat Tolak Madura Jadi Provinsi

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Keinginan sebagian masyarakat Madura untuk berpisah dari Jawa Timur dan menjadi provinsi sendiri terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kali ini berasal dari  Komisi A, yang ramai-ramai menolak keinginan tersebut. Alasannya hingga kini belum ada studi dan penelitian yang mengatakan jika Madura layak menjadi provinsi sendirI.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan  dalam kondisi ekonomi seperti saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah efisiensi. Jjika Madura menjadi provinsi sendiri itu sangat tidak sejalan dengan garis efisiensi. Adapun yang harus dilakukan saat ini bagaimana mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya untuk meningkatkan produktivitas daerah, begitu juga Madura.
“Karenanya sikap komisi A sangat tegas menolak Madura menjadi provinsi sendiri. Selain dikarenakan Kabupaten Madura hanya berjumlah empat,  sehingga tidak memenuhi aturan dengan minimal lima kabupaten untuk bisa menjadi provinsi. Desakan tersebut juga tidak sejalan dengan efisiensi yang harus dilakukan pemerintahan saat ini,”tegas politisi asal Partai Golkar, Minggu (8/11).
Di sisi lain, tambahnya hingga kini belum ada studi kelayakan yang mampu mengarah dan mendukung Madura jadi provinsi. Apalagi diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten masih minim sekali, sehingga jika Madura jadi provinsi dikhawatirkan akan sulit membiayai sendiri wilayahnya, karena SDM yang mumpuni memang diakui masih sedikit, sementara persoalan yang ada sangat banyak mulai kesehatan, pendidikan hingga persoalan infrastruktur.
Sementara, anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Syafi’i mengaku sangat aneh jika kemudian ada wacana Madura ingin menjadi provinsi sendiri. Pasalnya, dilihat dari sudut manapun, Pulau Madura sangat sulit menjadi provinsi sendiri karena memang untuk memenuhi kriteria di dalam UU 23 Tahun 2014 soal Pemda sangatlah berat dan tidak gampang. Selain itu harus ada kajian yang sangat mendalam. Sebab untuk jadi provinsi tidak saja memikirkan soal PAD, tetapi bagaimana kondisi masyarakatnya yang ada saat ini.
“Jadi secara pribadi saya melihat ini hanya sekadar wacana saja. Dan untuk menjadi provinsi, perlu ada kajian dan studi kelayakan. Yang perlu dipikirkan, untuk menjadi provinsi, pemerintah yang terbentuk nanti tidak saja memikirkan soal PAD saja, tapi juga nasib jutaan orang yang hidup di sana yang harus dipenuhi haknya, mulai soal pendidikan hingga kesehatan dan ini tidak gampang,”lanjut politisi NasDem ini.
Begitupula menghadapi situasi ekonomi yang sulit ini, tentunya semua negara melakukan efesiensi. Untuk itu jika Madura menuntut untuk menjadi provinsi sendiri, maka beban berat bagi pemerintah pusat dalam memberikan fiskal yang ada. Belum lagi soal pembangunan IPM (Indeks Prestasi Manusia) di Pulau Madura sangat rendah. Kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan Madura akan menjadi provinsi di Indonesia yang tertinggal. [cty]

Tags: