Komisi A Minta Pemkot Surabaya Atasi Masalah Pengangguran

DPRD Surabaya, Bhirawa
Dalam Laporan Kerja Pertanggung-jawaban (LKPJ) pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tahun 2018 menunjukkan beberapa indikasi yang sudah baik.
Gambaran LKPJ ini menunjukkan gambaran secara umum tentang Surabaya. Seperti gambaran laporan angka indek pembangunan manusia naik, pertumbuhan ekonomi naik, indek rasio angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun.
Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 93 ribu pengangguran masih kita temukan di kota Pahlawan, hal ini perlu mendapatkan perhatian Pemkot
Demikian diungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) anggota Komisi A DPRD Surabaya, Reni Astuti, Jumat (17/5) ditemui diruang Fraksi PKS DPRD kota Surabaya.
“Data BPS ini sebagai indikator gambaran yang disuguhkan dan dipakai oleh pemerintah,” ucap dia. Akan tetapi data yang disuguhkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) yang merupakan angka pengangguran di Surabaya mencapai 163 ribu lebih.
Data TNP2K lebih tinggi dibanding dengan data BPS, karena data TNP2K mengacu 40 persen dari data tingkat kesejahteraan terendah di kota Surabaya.
Ini artinya kata Reni, fakta lapangan data pengangguran di surabaya masih cukup tinggi. “Masih banyak warga Surabaya yang kita temui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, walau data BPS angka pengangguran turun,” terangnya.
Lanjut dia, hal ini berdasarkan jumlah Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di KOTA SURABAYA, Jawa Timur. (Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan, red)
Harusnya sambung Reni, program Dinas tenaga kerja kota Surabaya lebih memprioritaskan ekonomi berbasis kreatif. Sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan kerja baru. “Ya dengan tumbuhnya ekonomi kreatif tersebut akan membuka peluang baru bagi pencari kerja,” jelasnya.
Angka kemiskinan di Surabaya turun dari data tahun 2017 yakni mencapai 15, 5 persen. ”Saat ini kita di DPRD tengah membahas LKPJ pemerintah kota Surabaya 2018. Kita justru menyoroti persoalan angka pengangguran usia produktif usia 15-59 tahun yang ada di kota Surabaya,” tambahnya.
Oleh karena itu, data yang disampaikan itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kota Surabaya, utamanya di wilayah kecamatan Semampir yang mencapai 23.904.
”Posisi kedua tingkat pengangguranya cukup tinggi adalah kecamatan Simokerto yang mencapai 12.149 selanjutnya kecamatan Tambaksari tingkat pengangguran yang mencapai 11.960 dan Sawahan yakni 10.094,” ungkap Reni.
Calon Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS ini berharap agar Pemkot mengalikasikan anggaran pada Dinas tenaga kerja kota Surabaya lebih besar.
“Saat ini anggaran untuk Dinas tenaga kerja berkisar sekitar Rp 30 miliar dari APBD kota Surabay. Menurut saya, Ini terlalu kecil untuk program pelatihanvyang dilakukan Dinas tersebut,” urainya.
Untuk itu, sambung Reni, anggarannya perlu ditambah, agar program pelatihan bagi warga usia produktif yang masih menganggur mendapatkan pelatihan kerja yang siap disalurkan bagi perusahaan pencari tenaga kerja. Sehingga warga Surabaya mampu bersaing dengan warga urban dari luar kota Surabaya. [dre]

Tags: