Khofifah Ingatkan Bupati Tulungagung Hati-hati Kelola Keuangan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menggantikan Syahri Mulyo yang diberhentikan karena terjerat kasus hukum.

APBD untuk Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemprov, Bhirawa
Penetapan Maryoto Birowo sebagai Bupati Tulungagung akhirnya resmi dilakukan seiring pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/8). Dalam kesempatan itu, Khofifah membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang diharapkan dapat segera ditangani pengganti mantan bupati Syahri Mulyo tersebut.
Khofifah menuturkan, diperlukan kehati-hatian semua pihak, khususnya kepala daerah untuk bisa menjaga pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel. Dia juga berharap APBD dapat dimaksimalkan untuk peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya berharap, Pemkab Tulungagung akan memprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan dan membuka kesempatan kerja.
“Kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengelolaan potensi daerah dengan pendekatan kewilayahan,” tutur Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu melihat, ada kecenderungan yang kuat dalam membangun koneksitas berbasis kewilayahan. Apakah nanti disebut Kediri Raya atau Tulungagung Raya atau Beliatar raya dan seterusnya. Koneksitas berbasis kewilayahan seperti ini semakin menguat. Sebab, satu daerah dengan yang lain memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kelemahan.
“Kita memang ingin di dalam periode lima tahun ke depan ada pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Maka pembangunan berbasis kawasan menjadi sangat penting,” ungkap Khofifah.
Saat ini, lanjut Khofifah, Wagub Jatim telah melakukan kordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait penyelesaian Jalur Lingkar Selatan (JLS) sepanjang 225 kilometer. Pihaknya berharap akan mendapatkan standar penyelesaian yang pasti. Ini yang tidak bisa dipisahkan dari konektivitas Tulungagung. Menurutnya, Tulungagung memiliki wisata yang strategis dan bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menghitung percepatan pembangunan 225 km JLS. “Proses meluaskan infrastruktur jalan tol juga dilakukan dari Kertosono, masuk Kediri, masuk Tulungagung untuk bisa membangun konektivitas,” tutur Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga berpesan terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Tulungagung yang semestinya bisa dilakukan sesuai regulasi. “Enam bulan setelah dilantik, proses pengisian JPT baru bisa dilakukan. Tapi karena kebutuhan untuk percepatan pembangunan di Tulungagung maka sebelum 6 bulan, pak bupati atas izin Mendagri bisa melakukan pengisian jabatan,” tutur Khofifah.
Khofifah mengakui, ada kebutuhan yang tidak bisa menunggu hingga enam bulan. Salah satunya ialah mempersiapkan RAPBD yang dalam hal itu, ada titik-titik yang menegaskan bahwa kepala OPD tertentu. Kendati demikian, terdapat aturan yang mengikat tentang pengisian jabatan yang kosong. Salah satunya ialah berdasarkan Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di samping itu, pengisian jabatan diharapkan tetap memperhatikan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
ementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengungkapkan, terkait pengisian kekosongan OPD harus memperoleh izin dari Mendagri. Namun, secara formasi pihaknya telah mengajukan izin dan setelah pihaknya definitif maka berhak melakukan mutasi. “Karena izinnya sudah diajukan,” tutur dia.
Terkait percepatan pembangunan, pihaknya mendukung pembangunan berbasis kewilayahan sebagaimana gagasan inisiatif Gubernur Khofifah. Sebab, jika terdapat ada koneksitas antara satu daerah denan daerah lain keberhasilannya akan tersambung dan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat.
“Kita berharap JLS sebagi program pusat dan provinsi akan membuka jalur dan meningkatkan perekonomian di wilayah selatan. Harapannya dua tahun ini bisa tuntas sehingga dapat menyambung koneksi antara Kabupaten Tulungagung dengan Blitar. Kurangnya sekitar 29 kilo meter,” pungkas Maryoto. [tam]

Tags: