Viva Yoga: Rangkap Jabatan sudah Tak Layak Lagi

Kanan ke kiri; Pangi Syarwi, Nasir Djamil, Viva Yoga, Syaifullah Tamliha. Kesuwun.

Jakarta, Bhirawa.
Rangkap Jabatan dalam pemerintahan pertama Presiden Jokowi, dipertanyakan lagi. Partai Golkar yangp Ketua Umumnya Erlangga Hartanto merangkap jabatan Menteri Perindustrian, jadi buah bibir, ketidak konsisten-nya Presiden Jokowi. Apakah pemerintahan kedua Presiden Jokowi ini masih berlaku rangkap Jabatan? Padahal nyata nyata, rangkap jabatan berpengaruh pada kinerja Menteri, menjadi tidak maksimal.
“Rangkap jabatan menjadi wewenang penuh dan hak prerogratif Presiden. Di UU no 7/ 2017 juga tidak ada aturan tentang hal itu. Namun hemat saya, seorang Ketua Umum mengurus partai itu juga butuh waktu, tenaga, pikiran dan logistik yang sangat luar biasa. lalu jabatan Menteri yang dirangkap, juga perlu kapasitas, integritas dan kapabilitas. Dengan beban tugas masing masing jabatan yang telah saya sebut, hendaknya jadi pertimbangan Presiden Jokowi, ” tutur Viva Yoga Mauladi anggota DPR RI dari PAN dalam dialektika demokrasi dengan tema “Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Rangkap Jabatan Diberlakukan ?”, Kamis (8/8) Nara sumber lainnya, Firman Subagyo (Golkar), Saifulah Tamliha (PPP), Nasir Djamil (PKS) dan Pangi Syarwi Chaniago, Direks VOXPOL Indone sia.
Viva Yoga lebih jauh, tentang terminologi soal partai pemerintah atau partai oposisi, PAN masih akan menentukannya di Rakernas mendatang. Namun PAN mendukung tanpa syarat  pemerintahan yang konstitusional yang dihasil kan Pemilu 2019 lalu. Kalau kemudian PAN sebagai oposisi artinya bertugas diluar pemerintahan untuk melakukan kontrol dan pengawasan, agar kekuasaan dijalan yang benar.
Nasir Djamil menyatakan, partainya PKS telah bertekad menjadi oposisi, meskipun rekan koalisinya Gerindra dan PAN serta Demokrat akan meninggalkannya. Tekad menjadi oposisi sendirian ini, sesuai dengan kemauan pemilih PKS, untuk menyehatkan demokrasi Indonesia. Dia menyadari, sebagai oposisi sendirian, memang akan menanggung resiko dikeroyok, bisa bisa di-kriminalisasi. Menghadapi hal itu, PKS akan ekstra hati-hati, tindak tanduk, kata kata, pernyataan harus hati hati.
“Namun di Parlemen kondisi oposisi tidak begitu terasa. Sebab dalam pembahasan RUU terkait ekonomi, semua partai bersikap lunak. tetapi jika membahas RUU terkait politik, pemerintah lebih jinak, dan semua partai tahu dirilah,” ujar Nasir Djamil.
Menyinggung masalah profesional, kata Nasir, profesional itu orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan moral tinggi. Parpol memang harus memiliki dan menyiapkan kader profesional. Jadi profesional itu bukan tidak bisa dari Parpol, tapi bisa dari Parpol,  ataupun dari luar Parpol. Tentang rangkap jabatan, PKS sejak semula menolak, namun untuk rangkap jabatan seperti Golkar, dalam pemerintahan kedua PresidenJokowi ini, harus tidak ada lagi.
Pangi Syarwi Chaniago melihat rangkap jabatan tidak menjadi masalah sebab dalam UU juga tidak ada larangan. Namun pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ijin Syarwi yakin, tidak ada lagi jabatan rangkap. [ira]

Tags: