Ketua Fraksi PAN Protes Potongan PPh Penghasilan Dewan

Foto: ilustrasi

Rapat Sidang Paripurna Banjir Interupsi
DPRD Jatim, Bhirawa
Rapat sidang paripurna tentang penetapan pimpinan definitif DPRD Jatim, beralih pada pembahasan lain. Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Basuki Babussalam mengajukan interupsi kepada pimpinan DPRD Jatim supaya mengkaji ulang penerapan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan anggota DPRD Jatim karena prosentasenya terlalu besar. Bahkan dalam sebulan nilainya bisa diatas Rp 10 juta.
“Anggaran DPRD Jatim secara global khan sudah dikenakan PPh 10 persen, tapi tiap anggota Dewan juga masih dikenakan lagi PPh 10 Persen. Apa tidak dobel, harusnya ya tidak sebesar itu,” kata Basuki Babussalam disaksikan seluruh anggota DPRD Jatim yang ikut hadir paripurna serta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Senin (16/9).
Sontak, interupsi Basuki itu memicu reaksi dari anggota DPRD Jatim yang lain karena dinilai kurang pantas dibahas dalam forum terbuka seperti rapat paripurna. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar H Hasan Irsyad meminta kepada pimpinan DPRD Jatim supaya tidak usah menanggapi interupsi tersebut.
“Persoalan itu tidak sepatutnya dibahas dalam paripurna, karena itu saya minta pimpinan DPRD Jatim melanjutkan saja agenda paripurna DPRD Jatim,” pinta mantan ketua Komisi A DPRD Jatim.
Senada, ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menegaskan bahwa apa yang disampaikan Basuki Babussalam itu kurang tepat karena harusnya cukup disampaikan lewat pimpinan dan sekretaris DPRD Jatim buka melalui forum terbuk seperti rapat paripurna.
“Harusnya malu, membahas masalah keberatan pemungutan pajak penghasilan anggota dewan di paripurna karena itu bisa membikin rakyat tidak simpati kepada kita. Sebab masyarakat melihat besaran gaji anggota dewan saja sudah banyak yang kurang simpatik,” jelas Sahat Tua Simanjuntak.
Ia mengakui fasilitas untuk menunjang tugas anggota DPRD yang diberikan negara sudah cukup banyak. Namun di sisi lain masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam garis kemiskinan. “Kalau gaji sudah besar masih protes dengan potongan pajak penghasilan itu khan kurang tepat. Saya bisa pahami materi yang disampaikan tapi waktu dan tempatnya kurang tepat,” tegas wakil ketua DPRD Jatim ini.
Terpisah, dr Agung Nugroho anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim juga menyayangkan atas sikap koleganya dari Fraksi PAN lantaran isi materi yang disampaikan dalam interupsi saat paripurna dinilai kurang patut sebab hal itu sangat sensitif jika didengar masyarakat.
“Itu khan sudah diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan dan berlaku umum kepada siapa saja yang menerima atau menggunakan uang rakyat,” ujar politisi asal Banyuwangi.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga menegaskan bahwa potongan pajak penghasilan anggota dewan itu merupakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Artinya, kalau ada yang keberatan untuk mengubah aturan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Kusnadi mengutarakan bahwa pihaknya ingin menyatukan pemikiran dengan seluruh Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. “Kami berharap dengan menyatukan pikiran, ayo gotong royong,” katanya.
Bedasarkan hasil keputusan dewan, posisi Ketua dijabat oleh Kusnadi dari (F-PDI-Perjuangan). Sementara itu, untuk Wakil Ketua antara lain Abdul Halim Iskandar (F-PKB), Sahat Tua Simanjuntak (F-PG), Anwar Zadad (F-Gerindra) dan Achmad Iskandar (F-Demokrat).
Sementara itu, usai menghadiri penetapan pimpinan DPRD Jatim, Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan bahwa penetapan ini merupakan salah satu proses pasca dari semua rangkaian pelantikan anggota DPRD. Maka, tahap berikutnya adalah menentukan pimpinan segera dibentuk.
Ia berharap nantinya setelah pimpinan DPRD setelah dilantik dan dibentuk bisa segera dilakukan pembahasan R-APBD 2020 sehingga program Pemprov Jatim bisa berjalan serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim. “Proses ini sangatlah penting. Kita berharap, pimpinan yang ditetapkan ini merupakan yang terbaik dan dapat segera melakukan pembahasan R-APBD 2020 sehingga berdampak bagi masyarakat Jatim,” terangnya. [geh]

Tags: