Ketua Asosiasi Kepala Desa Sesalkan Sikap DPRD Gresik

Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Gresik dipastikan akan digelar pada 31 Juli mendatang. Kepastian ini disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Nurul Yatim.
Menurut Nurul Yatim, Pilkades 31 Juli itu sudah merupakan harga mati dan tak bisa ditawar lagi. Hal ini menanggapi permintaan DPRD Gresik yang meminta agar jadwal pelaksanaan Pilkades serentak ditinjau ulang. Pertimbangan DPRD, karena hari itu bersamaan dengan pemberangkatan jamaah haji.
”Kami memahami itikad baik DPRD yang ingin agar semua warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan hak suaranya, termasuk calon jamaah haji. Tapi, kami selaku AKD sangat menyesalkan sikap seperti itu,” ujar Nurul Yatim, Rabu (8/5).
Ditegaskan Nurul Yatim, regulasi dan tahapan Pilkades serentak pada hari dan tanggal itu sudah disosialisasikan. Selain itu, 256 desa juga sudah membentuk panitia Pilkades.
”Jadi seharusnya, DPRD mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar proses Pilkades serentak bisa berjalan lancar. Jangan malah gara-gara ada yang berangkat haji menjadi dasar untuk meninjau ulang jadwal pelaksanaan Pilkades 31 Juli yang telah ditentukan. Apakah pilihan legislatif harus ditunda disebabkan salah satu calon ada yang sakit atau berangkat haji?,” katanya memberikan perumpamaan.
Nurul Yatim sangat menyayangkan sikap DPRD Gresik. Kenapa DPRD berbicara setelah Pileg, kenapa tidak sebelum Pileg. Nurul Yatim mengatakan, penentuan tanggal 31 Juli untuk pelaksanaan Pilkades merupakan hasil kajian AKD dan DPMD. Bahkan, pada Bulan Desember 2018, AKD juga telah mengikuti dengar pendapat (hearing) dengan komisi I DPRD Gresik.
”Jadi, apa yang kami lakukan tak melanggar regulasi. Sebetulnya, Gresik masih kalah cepat dengan Malang yang melaksanakan Pilkades serentak pada Bulan Juni,” terang Nurul Yatim mencontohkan.
Pada kesempatan ini, Nurul Yatim juga menyinggung persoalan anggaran Pilkades yang belum kunjung cair, termasuk honor untuk kades, dan perangkat. Menurutnya, terkait pendanaan, seharusnya DPRD membantu mendorong bagaimana biaya Pilkades bisa cepat cair dan bukan sebaliknya menjadi tambah keruh dengan meminta pelaksanaan Pilkades ditinjau ulang. [eri]

Tags: