Kemenkumham RI Kanwil Jatim Tinjau MPP Kota Probolinggo

Wali Kota Hadi bersama Kanwil Jatim Kemen kumham RI tinaju MPP.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) Kementerian Hukum dan HAM RI Taty Sufiyani bersama Kepala Kantor Imigrasi Malang Novianto Sulastono meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo, Jumat 30/8. Kedatangan mereka terkait rencana pendirian Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian di Kota Probolinggo. Menindaklanjuti pertemuan antara Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoly di salah satu rumah makan terkenal di wilayah Tongas, 26 Maret lalu.
Dalam pertemuan waktu itu, Yasonna menyatakan kesiapan Kantor Imigrasi untuk bergabung dengan layanan di MPP milik Pemkot Probolinggo. “Kami sangat mendukung apa yang menjadi keinginan Pak Wali, yang tentunya berdasarkan atas kebutuhan masyarakat. Administrasi akan kami siapkan segera, karena seperti di Jakarta, di Sulawesi Utara, (imigrasi) selalu ikut serta dalam mall pelayanan publik,” jelas Menteri Yasonna.
Menteri asal Tapanuli Tengah itu juga akan mendorong Kota Probolinggo dalam layanan MPP. Letak Kota Probolinggo yang jauh dari Malang, jelas memungkinkan ada pelayanan Imigrasi disini
“Dengan adanya mal pelayanan publik dan kantor administrasi Imigrasi ada di dalamnya, bisa melayani daerah yang ada disini sehingga memudahkan masyarakat. Apalagi Kota Probolinggo juga sangat dekat dengan temoat wisata,” tutur Menteri Yasonna yang kala itu akan mengisi kuliah di salah satu universitas swasta di Probolinggo.
“Kami datang dalam rangka pengkajuan pembentukan unit kerja keimigrasian, pengurusan paspor. Ya didoakan saja semua berjalan lancar,” kata Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) Kementerian Hukum dan HAM RI Taty Sufiyani.
Kepala Kantor Imigrasi Malang Novianto Sulastono menambahkan, setelah meninjau tempat yang akan digunakan UKK Keimigrasian, lokasi di Kota Probolinggo disebutkan sangat representatif. “Bagus bahkan. Nanti kita lakukan pengkajuan lebih lanjut kemudian kami laporkan ke Dirjen Keimigrasian,” kata pria berkacamata itu.
Novianto menegaskan, keberadaan UKK Keimigrasian nantinya berdasarkan semangat untuk melayani masyarakat. “Karena dengan pendekatan ke masyarakat, masyarakat lebih tertangani. Kami bersinergi dengan pihak pemerintah kota. Kota menyisapkan sarana prasarana, Kantor Imigrasi menyiapkan sistem dan lain-lainnya,” jelasnya.
Pelayanan paspor di Kantor Keimigrasian tidak mengenal batas wilayah seluruh Indonesia. Karena masyarakat sudah ber-KTP online sehingga bisa mengurus dimana saja. “Semangat kita melayani. Selanjutnya ada kewenangan dari Kanwil dan Dirjen,” imbuhnya.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang mendampingi tim tersebut menjelaskan Kota Probolinggo mengajukan agar ada pelayanan keimigrasian di Kota Probolinggo kepada Menteri Yasonna Laoly waktu itu untuk memudahkan akses masyarakat.
“Semua akan kita letakkan disini (MPP) karena kewajiban pemerintah memenuhi hak masyarakat. Apabila Imigrasi akan membuka kantornya maka akan kami hibahkan kantor untuk berkembangnya Kantor Keimigrasikan di Kota Probolinggo,” beber Habib Hadi.
Wali kota berharap respon positif dari Menteri Hukum dan HAM RI pada saat pertemuan lalu, memberikan sinyal yang baik dan segera terimplementasi. “Insyaallah prinsipnya sudah setuju semua. Sekarang sedang dilakukan pendataan dan kunjungan untuk menyaksikan langsung pelayanan di Kota Probolinggo,” tambahnya.(Wap)

Tags: