Kejati Jatim Tunggu Juknis Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia

Aspidum Kejati Jatim, Asep Maryono menjelaskan perihal kelanjutan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana M Aris, Senin (26,8) di Kejati Jatim. [abednego/bhirawa]

(Pro Kontra Penerapan Hukuman bagi ‘Predator Anak’)

Kejati Jatim, Bhirawa
Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim) memastikan telah berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait permintaan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kasus pemerkosaan, yakni M Aris, warga Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Pro kontra hukuman kebiri kimia ini mencuat setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.
Pada putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Hakim turut menyertahkan hukuman tambahan, yakni memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar melakukan ‘kebiri kimia’.
Terhadap putusan Hakim, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Untuk itu Kejati Jatim berkirim surat dan meminta Kejagung terkait juknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu.
“Hari ini (kemarin), Insya Allah suratnya akan kita kirimkan ke Kejagung, meminta petunjuk pelaksanaan atas putusan (hukuman kebiri kimia, red) dari PN Mojokerto,” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Asep Maryono kepada wartawan, Senin (26/8).
Begitu juga terkait penolakan dari IDI terkait eksekusi ini, Asep enggan berkomentar. Pihaknya mengaku belum mengetahui upaya apa yang akan dilakukan pada pidana tambahan itu. Asep menjelaskan, putusan dalam perkara ini ada dua, yaitu menyangkut pidana badan dan kebiri kimia. Dalam tuntutan pidana yang diajukan JPU tidak ada kebirinya. Tetapi dalam putusan Pengadilan ada kebirinya dari PN dan dikuatkan dari Pengadilan Tinggi (PT).
“Yang bisa kita lakukan sekarang yakni melaksanakan putusan pidana badannya dulu. Mengenai eksekusi kebirinya, kami masih meminta petunjuk dari Kejagung,” jelas Asep.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang ini mengaku, terpidana Aris tidak mengajukan kasasi. Untuk itu Kejaksaan melaksanakan eksekusi terhadap pidana badannya. Sedangkan untuk pidana kebirinya tunggu petunjuk dari Kejagung bagaimana teknis pelaksanaannya.
“Ini (hukuman kebiri kimia) baru pertama di Indonesia, dan juknisnya belum ada. Jadi kami menunggu petunjuk dari pimpinan (Kejagung) dulu,” ucapnya.
Disinggung mengenai koordinasi dengan instansi terkait, perihal hukuman ini, Asep memastikan hal itu akan dilakukan setelah adanya petunjuk dari Kejagung. Sebab, petunjuk tentang pelaksanaan dan tata cara hukuman kebiri kimia dari Kejagung sangat penting untuk landasan dalam menjalankan eksekusi hukuman sesuai dengan pidana tambahan dari Majelis Hakim PN Mojokerto.
“Koordinasi dari pihak-pihak terkait, nanti kita lihat petunjuk dari Kejagung. Kalau misal petunjuk dari Kejagung harus begini, ya kita laksanakan sesuai petunjuk,” tegasnya.
Seperti diketahui, M Aris sejak 2015 lalu terbukti telah mencabuli 9 anak gadis yang tersebar di Wilayah Mojokerto. Modusnya, sepulang kerja menjadi tukang las dia mencari mangsa, kemudian membujuk korbannya dengan iming-iming dan membawanya ke tempatnya sepi lalu melakukan perbuatan asusila pada korban.
Namun nahas, aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Kamis (25/10) sekitar pukul 16.30 WIB. Dan akhirnya pelaku berhasil diringkus polisi pada 26 Oktober 2018.
Atas perkaranya, Hakim PN Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan memerintahkan pada Jaksa agar melakukan ‘kebiri kimia’. [bed]

Tags: