Kejari Lamongan Panggil Empat Komisioner KPU Periode 2014-2019

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan Yugo Susandi menerangkan kepada wartawan terkait dugaan korupsi dana hibah KPU Lamongan. [Alimun Hakim/Bhirawa]

Lamongan, Bhirawa
Setelah memastikan Proses hukum akan berlanjut atas dugaan korupsi dana hibah KPU Lamongan 2014 – 2019. Hal itu ditepati oleh Kejaksaan Negeri Lamongan Rabu (4/9) siang.
Kasi Pidsus Lembaga Adhyaksa ini mulai memanggil sejumlah pihak dari Sekertariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan untuk mengungkap dugaan korupsi dana hibah saat Pilkada 2015 lalu
“Diantaranya yang kita panggil hari ini adalah Kasubbag Program dan Data, Kasubbag Tehnis, Kasubbag Umum dan Bendahara saat Pilkada 2015,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan, Yugo Susandi SH.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, pihak Kejaksaan juga akan memanggil seluruh Komisioner KPU Periode 2014 – 2019 lalu, serta pihak-pihak lainya.
“Mengingat dugaan korupsi dana hibah tersebut terjadi di Tahun 2015 lalu. Kerugian negara atas dugaan penyelewengan dana hibah tersebut mencapai Rp 1,1 milyar. Tapi juga ada yang sudah dikembalikan,” ungkap Yugo Susandi SH
Meski demikian, menurut Yugo proses hukum dugaan tersebut terus berjalan. Secara keseluruhan dana hibah untuk (Pilkada) Tahun 2015 tersebut berkisar Rp34,3 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Lamongan, periode 2019-2024, Mahrus Ali menyebutkan proses hukum dugaan penyelewengan dana hibah di KPU Lamongan yang saat ini ditangani Kejaksaan setempat, tidak mempengaruhi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Tahun 2020 mendatang.
“Tidak berpengaruh terhadap tahapan Pilkada 2020, sebab pola struktur tugas memang sudah tertata sesuai posisi. Apalagi pola kerja kolektif saling support di lembaga kita” kata Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali, beberapa waktu lalu.
Pola kerja kolektif saling support, lanjutnya, sangat menentukan berhasilan dalam melaksanakan tugas secara kelembagaan. “Event pilkada ini sangat krusial maka jangan sampe ada tahapan yang terganggu hanya akibat adanya person yang kurang maksimal” ungkap Mahrus, panggilan Mahrus Ali.
Mahrus juga memaparkan, tahapan Pilkada Lamongan 2020 sesuai di PKPU nomer 15 Tahun 2015, diantaranya pada 1 Oktober 2019 penandatanganan NPHD. “Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan sosialisasi, tahapan dan pencalonan itu yang ada di tahun 2019” tuturnya. [aha]

Tags: